Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Prioritaskan Keselamatan Sektor Transportasi pada Anggaran 2027

Satuteks.com -Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2027.

Sektor pengawasan dan kualitas pelayanan publik juga diminta menjadi fokus penting bagi kementerian tersebut.

Ia menegaskan hal itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian harus mengarahkan program kerja mereka demi kepentingan masyarakat luas.

“Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Alokasi jumbo ini dinilai harus dimanfaatkan secara optimal dengan mengakomodasi berbagai masukan dari parlemen.

Ia menambahkan, perbaikan performa kementerian dipastikan mampu menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional secara konkret. Langkah tersebut dinilai memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran penentu kebijakan.

Selain isu keselamatan, instansi ini juga didorong memacu performa internalnya secara konsisten. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin tata kelola anggaran berjalan efektif.

Komisi V DPR RI mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting guna mendukung penyelenggaraan transportasi yang semakin profesional.

Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) diminta memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan yang berbasis pada pengembangan kawasan. Sektor perencanaan juga mendapatkan sorotan khusus agar konektivitas wilayah berjalan mulus.

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda turut didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda. Strategi tersebut dirancang guna memperkuat konektivitas sekaligus menaikkan standar pelayanan bagi publik.

Kementerian Perhubungan sendiri mencatatkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Komposisi anggaran tersebut dialokasikan ke dalam beberapa jenis pos belanja instansi.

Porsi terbesar digunakan untuk belanja barang non-operasional yang menyerap 73,65% atau setara Rp20,88 triliun. Sisanya dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 17,75% atau Rp5,03 triliun, dan belanja barang operasional menguras 8,6% atau Rp12,43 triliun.