Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Prioritaskan Keselamatan Sektor Transportasi pada Anggaran 2027

- Editorial Team

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com -Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2027.

Sektor pengawasan dan kualitas pelayanan publik juga diminta menjadi fokus penting bagi kementerian tersebut.

Ia menegaskan hal itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian harus mengarahkan program kerja mereka demi kepentingan masyarakat luas.

“Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Alokasi jumbo ini dinilai harus dimanfaatkan secara optimal dengan mengakomodasi berbagai masukan dari parlemen.

Baca Juga:  Menkeu Sebut Sinergi DPR dan Pemerintah Jaga Kredibilitas APBN

Ia menambahkan, perbaikan performa kementerian dipastikan mampu menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional secara konkret. Langkah tersebut dinilai memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran penentu kebijakan.

Selain isu keselamatan, instansi ini juga didorong memacu performa internalnya secara konsisten. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin tata kelola anggaran berjalan efektif.

Komisi V DPR RI mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting guna mendukung penyelenggaraan transportasi yang semakin profesional.

Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) diminta memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan yang berbasis pada pengembangan kawasan. Sektor perencanaan juga mendapatkan sorotan khusus agar konektivitas wilayah berjalan mulus.

Baca Juga:  DPR Minta Kemendag Perkuat Proteksi Pasar Demi Selamatkan UMKM

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda turut didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda. Strategi tersebut dirancang guna memperkuat konektivitas sekaligus menaikkan standar pelayanan bagi publik.

Kementerian Perhubungan sendiri mencatatkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Komposisi anggaran tersebut dialokasikan ke dalam beberapa jenis pos belanja instansi.

Porsi terbesar digunakan untuk belanja barang non-operasional yang menyerap 73,65% atau setara Rp20,88 triliun. Sisanya dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 17,75% atau Rp5,03 triliun, dan belanja barang operasional menguras 8,6% atau Rp12,43 triliun.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB