Ketua Komisi IV DPR Minta Mitigasi Cepat El Nino Demi Amankan Pangan Nasional

Satuteks.com – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang cepat, terintegrasi, dan berbasis data. Strategi ini dinilai krusial untuk menghadapi potensi dampak buruk fenomena El Nino pada sektor pertanian serta peternakan.

Ia menyampaikan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam menjaga produktivitas pangan sekaligus melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

“Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data agar dampaknya terhadap sektor pertanian dan peternakan dapat ditekan,” ujar Titiek, sapaan akrabnya.

Dirinya menambahkan, prakiraan BMKG menunjukkan sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini.

Kondisi tersebut ia nilai dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas komoditas pangan.

“Kalimantan Selatan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penyangga pangan nasional. Karena itu, kita harus memastikan dampak El Nino tidak mengganggu produksi pangan maupun pasokan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk untuk mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, serta penyediaan benih tahan kekeringan.

Menurutnya, kecukupan pupuk, penguatan penyerapan hasil panen, dan cadangan pangan pemerintah juga menjadi prioritas.

Seluruh langkah itu disebutnya hanya dapat berjalan optimal melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh, hingga petani.

Ia juga mengingatkan bahwa kemarau panjang berisiko meningkatkan heat stress pada ternak. Selain itu, potensi munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) serta zoonosis juga disebutnya ikut mengancam.

“Karena itu, peran Balai Veteriner Banjarbaru sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan harus terus diperkuat, baik dari sisi SDM, laboratorium, maupun layanan kesehatan hewan,” jelas Titiek.

Melalui pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa Komisi IV DPR RI ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan instansi terkait.

Evaluasi ini mencakup sistem peringatan dini, ketersediaan sarana produksi pertanian, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, hingga distribusi pupuk.

Pihaknya juga menyoroti pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, serta kesiapan layanan veteriner dalam mengantisipasi lonjakan penyakit hewan. Langkah ini diambil untuk memastikan program kerja berjalan efektif di lapangan.

Sebagai informasi, Balai Veteriner (Bvet) Banjarbaru bertugas sebagai laboratorium rujukan regional di Pulau Kalimantan. Lembaga ini memegang peran strategis dalam deteksi dini, diagnosis, dan pengujian penyakit hewan melalui pemeriksaan bakteriologi, virologi, serta parasitologi.

Instansi ini menjadi garda terdepan dalam pengendalian PHMS dan zoonosis. Perannya semakin vital terutama pada musim kemarau ekstrem, saat penurunan kualitas pakan dan keterbatasan air memicu tingginya risiko penyebaran penyakit.

“Kami ingin memastikan bahwa program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Petani dan peternak harus tetap dapat berproduksi, pasokan pangan harus tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan harus dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim,” tutup Titiek.