Komisi III DPR Pastikan Isu Surat Presiden Pergantian Kapolri Hoaks

Satuteks.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar beredarnya Surat Presiden terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh isu spekulatif yang belum terverifikasi kebenarannya.

Menurutnya, penelusuran resmi telah dilakukan oleh internal Komisi III DPR RI guna memastikan keabsahan kabar tersebut.

“Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri,” tegas Habiburokhman di Jakarta pada Rabu (5/8/2026).

Ia menambahkan, Pimpinan DPR RI pun telah merapat dan berkoordinasi langsung dengan jajaran Istana Kepresidenan.

“Hasil pengecekan yang kami lakukan menunjukkan bahwa memang tidak ada pengiriman Surat Presiden terkait pergantian Kapolri. Pimpinan DPR RI juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di Istana dan hasilnya sama, tidak ada Surpres dimaksud,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau olehnya untuk lebih bijak dalam menyaring setiap informasi di ruang publik.

Ia menilai, rumor yang tidak berdasar sangat berpotensi memicu kegaduhan serta spekulasi liar di tengah masyarakat.

Legislator asal DKI Jakarta I tersebut berharap polemik tak berdasar ini bisa segera dihentikan oleh semua pihak.

“Spekulasi terkait adanya Surat Presiden tersebut sebaiknya disudahi. Mari kita mengedepankan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Habiburokhman.

Secara aturan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memang dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI melalui pengiriman Surpres resmi.

Dokumen Surpres tersebut nantinya wajib dibahas melalui uji kelayakan di Komisi III sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.

Pernyataan tegas Habiburokhman ini sekaligus memastikan bahwa parlemen sampai saat ini belum memproses pergantian Kapolri secara resmi.