Penanganan Belum Optimal, DPR Usulkan Badan Tunggal Khusus Kebencanaan

- Editorial Team

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan tunggal yang khusus menangani masalah kebencanaan.

Menurutnya, keberadaan lembaga tunggal ini sangat krusial untuk memperkuat jalur koordinasi, sistem komando, dan kepastian alokasi anggaran secara cepat.

“Saya sendiri merasa ini kelembagaan tunggal untuk mengurusi soal kebencanaan ini menurut saya penting banget,” ujar Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Politisi dari Fraksi PKB itu menyoroti tata kelola penanganan bencana saat ini yang dinilai masih tersebar di pelbagai kementerian maupun lembaga.

Ia menilai skema penanganan yang terpisah-pisah tersebut membuat koordinasi dan pola komando di lapangan belum berjalan optimal saat merespons darurat bencana.

Baca Juga:  Latihan Militer Tidak Cocok untuk Calon Manajer Kopdes

“Selama ini relatif belum bisa secara koordinatif efektif untuk membangun komunikasi dan sistem komando yang sifatnya memang berjalan efektif dan cepat. Karena itu kan masih terpencar-pencar, misalnya soal infrastruktur masih Kementerian PU,” katanya.

Huda menjelaskan bahwa lembaga tunggal nantinya bakal memegang wewenang penuh untuk mengoordinasikan seluruh tahap penanganan bencana dari satu pintu.

Dengan skema tersebut, kementerian teknis dapat langsung mengeksekusi instruksi di lapangan tanpa perlu mengulang proses koordinasi awal dari nol.

Masalah alokasi dana juga tak luput dari sorotannya, di mana ia menegaskan pentingnya pemusatan anggaran kebencanaan pada satu lembaga khusus.

Ia mengingatkan agar dana penanganan bencana telah disiagakan sejak awal dan tidak baru dikumpulkan saat peristiwa bencana sudah melanda suatu daerah.

Baca Juga:  BMKG Ungkap Aktivitas Flores Back Arc Thrust Jadi Pemicu Gempa Magnitudo 7,7 di NTT

Ketersediaan dana yang matang dinilai sangat vital agar siap dipakai kapan saja selama masa tanggap darurat hingga fase pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai anggaran menjadi isu dari kendala penanganan gempa NTT,” tegas Huda.

Mengenai penanganan dampak gempa di NTT, ia mencatat pemenuhan kebutuhan dasar para warga terdampak di pengungsian secara umum sudah tertangani.

Menurutnya, pasokan logistik penting seperti tenda, makanan, air bersih, hingga selimut telah disalurkan, bersamaan dengan dimulainya pembenahan infrastruktur.

Pengalaman dari penanganan bencana gempa bumi di NTT ini pun diharapkan Huda menjadi bahan evaluasi mendalam untuk membenahi sistem kebencanaan nasional.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB