Legislator Dukung Penutupan Ribuan SPPG Bermasalah

Satuteks.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah.

Penutupan tersebut dinilai penting karena ribuan dapur tersebut dianggap belum memenuhi standar keamanan pangan.

Ia menilai, penertiban dapur yang tidak higienis merupakan langkah nyata agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar mengejar target kuantitas.

Menurutnya, keselamatan dan kelayakan makanan bagi penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.

“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Jika ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus ditutup dan dibenahi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan kembali beroperasi,” ujar Netty, Kamis (20/8/2026).

Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya penerapam standar keamanan yang konsisten di seluruh fasilitas SPPG.

Menurutnya, seluruh dapur wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta memiliki sistem pengawasan yang terukur.

Kendati mendukung langkah BGN, ia mengingatkan agar penutupan ribuan SPPG tersebut tidak menghambat penyaluran makanan.

Ia meminta lembaga tersebut segera menyiapkan skema pengganti agar hak anak-anak tetap terpenuhi.

“Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan sampai terhenti. Ketika satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi konkret agar penerima manfaat tetap mendapatkan jatah makanan yang bergizi dan aman,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan oleh BGN perlu dilakukan secara berkala dan transparan.

Menurutnya, pemantauan ketat wajib mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh anak-anak.

Ia menilai, program strategis berskala nasional ini harus dibangun di atas fondasi tata kelola dan mutu yang kuat.

Menurutnya, keberhasilan program MBG diukur dari standar kualitas serta jaminan keamanan pangan yang diterima oleh masyarakat.

Ia berharap pembenahan yang tengah berlangsung ini menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem penyediaan gizi yang lebih akuntabel dan profesional.

Kata Netty, ketegangan antara penegakan standar mutu dan kelancaran akses penerima manfaat harus mampu diselesaikan secara seimbang.

“Tujuan akhir kita sama: anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang aman. Standar mutu harus ditegakkan secara mutlak, namun akses penerima manfaat juga wajib dijaga,” imbuhnya.