Soroti Akurasi Data BMKG, Legislator Minta BMKG Evaluasi Alat Pemantau

Satuteks.com – Anggota Komisi V DPR RI Fadholi menyoroti pentingnya keandalan peralatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin akurasi data prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Ia meminta lembaga penanggung jawab cuaca tersebut rutin mengevaluasi kelayakan instrumen pemantauan sekaligus mendongkrak kompetensi tenaga analis data.

“Akurasi data itu tergantung pada dua hal, yang pertama alat, yang kedua adalah manusianya. Peralatan ini masih memenuhi syarat atau tidak? Apakah ada peralatan yang sudah ketinggalan? Karena kita sekarang berada di era teknologi,” ujar Fadholi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026).

Menurutnya, kecanggihan peralatan teknis wajib diimbangi dengan keahlian SDM yang bertugas mengolah serta mengoperasikan data di lapangan.

Ia mengibaratkan para petugas teknis BMKG seperti juru masak yang mengolah bahan mentah menjadi informasi siap pakai bagi publik, terutama pengakses jasa kelautan.

“Di kantor ini kan meramu data. Apakah pengolah data ini profesional semua? Kalau juru masaknya tidak profesional, bisa fatal akibatnya. Ini harus ada sertifikasi,” tegas Legislator Dapil Jawa Tengah I tersebut.

Fadholi menjelaskan, program peningkatan kapasitas pegawai sangat krusial, termasuk pemberian beasiswa studi maupun pelatihan intensif ke luar negeri.

Pengembangan kapasitas teknis dinilai dapat dilakukan melalui pengiriman personel ke negara dengan teknologi meteorologi maju, seperti Jepang.

“Bila perlu, sekolahkan pegawai ke negara seperti Jepang yang memang betul-betul mumpuni agar mempunyai pengalaman lebih,” ujarnya.

Isu akurasi data serta mutu SDM tersebut menjadi sorotan utama DPR demi menjaga keselamatan serta efisiensi aktivitas sektor pelayaran nasional.

Selain masalah presisi data, fasilitas fisik di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak juga tak luput dari pengawasan Komisi V DPR.

Fadholi meminta pengelola stasiun setempat segera memindahkan tiang instrumen pemantau nonaktif yang berdiri di area depan kantor.

Keberadaan struktur tinggi tanpa fasilitas penangkal petir tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan area sekitar.

“Di depan ada alat tinggi yang sudah tidak berfungsi dan tidak ada penangkal petirnya. Ini berisiko. Kalau memang sudah tidak terpakai, lebih baik diambil saja karena berbahaya dan berisiko terkena kilat,” pungkas Fadholi.