DPR dan Pemerintah Finalisasi Perpres Ojol untuk Perkuat Perlindungan Pengemudi

Satuteks.com – DPR RI menyatakan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) telah memasuki tahap akhir.

Regulasi itu disiapkan untuk menghadirkan payung hukum sekaligus perlindungan yang lebih berkeadilan bagi para pengemudi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah terus menyempurnakan substansi Perpres dengan menyerap aspirasi para mitra pengemudi agar aturan yang diterbitkan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang Ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin rapat koordinasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Dasco, rapat koordinasi juga dimanfaatkan untuk mendengarkan laporan mengenai evaluasi skema pembagian tarif yang selama ini diterapkan kepada mitra pengemudi.

“Tadi kita sudah mendengar langsung masukan dari Koalisi Ojol Nasional mengenai evaluasi tarif yang selama ini berjalan, khususnya terkait efektivitas penerapan skema 92% dan 8%,” tutur Dasco.

Ia menambahkan, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati langkah teknis terakhir guna merampungkan seluruh draf Perpres sehingga proses penyusunannya dinilai semakin mendekati penyelesaian.

“Tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk finalisasi,” tegas Dasco.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi arahan Presiden mengenai pembagian tarif bagi pengemudi dan perusahaan aplikasi telah mulai diterapkan di lapangan.

“Yang penting perintah dari Presiden mengenai pembagian tarif 92% dan 8% secara riil di lapangan sudah diterapkan,” kata Prasetyo Hadi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri DPR RI bersama jajaran pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian Perpres Ojol yang kini memasuki fase final.

Melalui proses tersebut, DPR RI memastikan fungsi pengawasannya terus berjalan agar Perpres yang diterbitkan mampu menciptakan kemitraan yang sehat, adil, dan transparan bagi pengemudi maupun penyedia layanan aplikasi transportasi di Indonesia.