Kemensos Diminta Perkuat Validitas Data Bansos agar Tepat Sasaran

Satuteks.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial agar seluruh program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

Ia menilai tingginya serapan anggaran belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima masyarakat yang berhak.

“Yang penting menjadi catatan saya, sebetulnya tingkat serapan menjadi prestasi untuk Bapak-Ibu. Tetapi kalau tidak tepat sasaran, itu juga menjadi permasalahan,” ujar Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Selly menekankan pentingnya memastikan basis data yang dipakai dalam penyaluran bantuan sosial tetap akurat.

Menurutnya, Kemensos perlu memastikan seluruh program telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menjelaskan kepastian penggunaan basis data menjadi hal penting karena pemerintah berencana memperluas berbagai program sosial, termasuk Sekolah Rakyat.

Menurut Selly, penguatan program baru tidak boleh membuat perhatian terhadap program sosial lain menjadi berkurang karena layanan bagi kelompok rentan tetap harus diprioritaskan.

“Karena fokus Kementerian Sosial hari ini hanya untuk Sekolah Rakyat. Padahal program-program yang menyangkut Kementerian Sosial, seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, disabilitas, dan ATENSI, itu menjadi fokus utama Kementerian Sosial yang harus kita anggarkan,” katanya.

Ia juga menilai penyusunan anggaran Kemensos perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar seluruh program prioritas dapat berjalan seimbang dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Selain membahas data dan anggaran, Selly turut menyoroti keberadaan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih ditemukan merangkap pekerjaan sehingga kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi.

“Ternyata mereka masih rangkap jabatan, betul kan? Nah, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi kembali oleh Pak Menteri, bagaimana ke depan keberadaan mereka tidak menjadi double job,” tegasnya.