Komdigi Hormati Putusan MK, Regulasi Kuota Internet Akan Dikaji Menyeluruh

Satuteks.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Pemerintah kini menyiapkan kajian menyeluruh sebagai dasar penyesuaian regulasi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah memerintahkan tim untuk mempelajari dampak putusan tersebut, termasuk kemungkinan perubahan aturan agar sejalan dengan keputusan MK.

“Kami menyambut baik putusan MK. Hari ini, kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK,” kata Menteri Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (24/07/2026).

Menurut Meutya, kajian itu dilakukan agar implementasi putusan berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus tetap memperhatikan tata kelola sektor telekomunikasi.

Sementara itu, putusan tersebut lahir dari perkara uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan bisa dimanfaatkan.

MK juga memutuskan kuota internet yang telah dibeli pelanggan harus dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan apa pun.

Menurut pertimbangan MK, perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, maupun bentuk perlindungan lain yang dinilai proporsional.

MK juga menegaskan pengguna layanan prabayar maupun pascabayar yang telah membayar kuota internet tetap berhak memperoleh manfaat atas layanan yang belum digunakan sepenuhnya.

Menanggapi putusan itu, Komdigi menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi nasional.

“Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat,” tutup Meutya.