Komisi IX DPR Dorong Pembenahan Program MBG agar Manfaat Tepat Sasaran

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kembali fokus meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Menurutnya, pembenahan tata kelola diperlukan supaya manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Charles menyampaikan hal itu usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

“Tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar dua tahun yang lalu adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya gizi buruk, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut Charles, Program MBG sejak awal dirancang pemerintah untuk mengatasi persoalan malnutrisi dan gizi buruk yang masih dialami sebagian anak Indonesia.

Karena itu, ia menilai pelaksanaan program harus diprioritaskan di wilayah serta kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tujuan awalnya tercapai.

Charles juga menilai sejumlah persoalan dalam implementasi MBG dipicu kelemahan tata kelola pada periode sebelumnya.

Menurutnya, penentuan lokasi pelaksanaan dinilai tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat sehingga pelaksanaannya dianggap tidak tepat sasaran.

“Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola. Ada kesalahan penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu. Asal-asalan. Maka dari itu ada kecurigaan bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, Charles menilai cakupan penerima manfaat perlu disusun secara realistis dan disesuaikan dengan kemampuan negara agar program dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan Program MBG karena mereka dinilai tidak semestinya menanggung kerugian akibat persoalan tata kelola.

“Saya berkomitmen bahwa Ibu-Bapak tidak boleh dirugikan. Negara harus mencari solusi. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini,” pungkas Charles.