Komisi IX DPR Minta BGN Perkuat Regulasi Program MBG

Satuteks.com – Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat landasan regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting agar seluruh kebijakan memiliki kepastian hukum dan tidak memicu multitafsir di lapangan.

Netty Prasetiyani mengatakan seluruh arahan, kebijakan, dan petunjuk teknis Program MBG harus diterbitkan dalam dokumen resmi sehingga menjadi acuan yang sama bagi seluruh pelaksana.

“Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, kemudian keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya,” ujar Netty dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, perubahan kebijakan tanpa dokumen resmi berpotensi menghambat pelaksanaan Program MBG karena dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana.

Politisi Fraksi PKS itu menilai penyampaian kebijakan melalui instruksi verbal sudah seharusnya ditinggalkan karena dinilai tidak memberikan kepastian bagi pelaksana program.

Ia menjelaskan seluruh perubahan kebijakan perlu disampaikan melalui mekanisme resmi sehingga implementasi, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program dapat dilakukan dengan standar yang sama di seluruh daerah.

“Jangan sekali-kali ada instruksi yang sifatnya verbal, yang kemudian itu menjadi kesalahan di antara para pihak karena pemahaman yang berbeda, multitafsir,” tegasnya.

Selain itu, Netty juga meminta BGN menjaga konsistensi penggunaan istilah dan substansi dalam setiap regulasi maupun petunjuk teknis agar tidak membingungkan pelaksana Program MBG.

Menurutnya, terminologi yang konsisten akan memudahkan pelaksana memahami ketentuan sekaligus menjadi dasar evaluasi dan pertanggungjawaban program.

Pembahasan tersebut disampaikan Netty saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama BGN yang membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

“Ini bisa berdampak luar biasa. Kenapa? Karena ada ketidakpastian di lapangan. Kemudian kita juga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban, karena instruksi, arahan, juknis, dan lain-lain itu tidak konsisten. Ada sebagian yang verbal, ini bisa membuat pergantian pelaksanaannya sangat cepat,” pungkas Netty.