KPP RI Dorong Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu Demi Keterwakilan Perempuan

Satuteks.com – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mendorong penerapan zigzag system dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sistem itu diharapkan meningkatkan peluang perempuan memperoleh kursi di parlemen.

Menurut KPP RI, usulan tersebut disampaikan agar keterwakilan perempuan tidak berhenti pada pemenuhan kuota pencalonan, tetapi juga memperbesar peluang calon perempuan untuk terpilih.

“Memang sekarang sudah 1 dari 3 calon anggota (parlemen) itu kan dalam list itu harus ada perempuan. Tapi kita maunya zigzag, jadi 1 laki 1 perempuan atau 1 perempuan 1 laki-laki, jadi zigzag,” ujar Presidium KPP RI Nurul Arifin usai Focus Group Discussion bertema Rekomendasi Strategis Keterwakilan Perempuan dalam Naskah Revisi Undang-Undang Pemilu di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Nurul menjelaskan, aturan yang berlaku saat ini masih menggunakan zipper system yang mewajibkan satu perempuan dalam setiap tiga bakal calon legislatif.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, pola tersebut dinilai belum mampu mengantarkan keterwakilan perempuan mencapai target 30% di parlemen meski kebijakan afirmasi telah diterapkan dalam setiap pemilu.

“Zigzag system itu bukan lagi 1 dari 3 tapi 1 dari 2 gitu ya. Jadi nomor satu perempuan lalu nomor dua laki-laki ataupun sebaliknya, jadinya selang-seling. Supaya apa? Supaya angka perolehannya itu bisa naik terus lah, karena target 30 persen sampai hari ini kan belum pernah tercapai,” ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Pandangan itu juga diperkuat Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi yang memaparkan hasil penelitiannya mengenai representasi perempuan dalam lembaga legislatif.

Menurut Burhanudin, daerah yang dipimpin lebih banyak legislator perempuan menunjukkan kepentingan perempuan lebih terwakili dalam proses pengambilan kebijakan.

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dipimpin perempuan itu kepentingan perempuan itu lebih terwakilkan jadi artinya kepentingan perempuan itu lebih terwakili dalam konteks representasi deskriptif. Ini lepas dari apakah latar belakang perempuan berasal dari kelompok dinasti atau tidak,” ungkap Burhanudin.

Ia juga menyinggung masih banyak politisi perempuan yang ditempatkan pada nomor urut kurang menguntungkan dalam daftar calon legislatif.

Menurut materi diskusi, pandangan tersebut turut diperkuat Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama yang menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut.

Sebagai konteks, zigzag system merupakan metode penyusunan daftar calon legislatif secara bergantian antara laki-laki dan perempuan sehingga calon perempuan memiliki peluang lebih besar menempati nomor urut strategis.

Menurut paparan dalam diskusi, sistem tersebut telah diterapkan melalui undang-undang di Bolivia, Argentina, Prancis, Korea Selatan, Senegal, Costa Rica, Ekuador, Kenya, Nikaragua, Tunisia, dan Zimbabwe, serta dijalankan secara sukarela oleh partai politik di Swedia, Jerman, dan Austria.

“Perempuan punya hak yang sama ya, yang equal, inclusive gitu dan kita juga berharap bahwa representasi perempuan itu bisa membuat demokrasi ini lebih substantif,” pungkas Nurul.