Pemerintah Perkuat Sistem Kelistrikan Nasional Demi Cegah Pemadaman Berulang di Jawa-Bali

- Editorial Team

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari. (Dok. Setkab)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari. (Dok. Setkab)

Satuteks.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari menegaskan komitmen kuat untuk memperkokoh keandalan sistem kelistrikan nasional.

Pemerintah tak ingin gangguan pemadaman massal di Sistem Jawa-Bali tidak terulang lagi pada masa mendatang.

Ia menjelaskan, penguatan ini dilakukan dengan memacu pasokan energi primer serta meningkatkan kesiapan operasional setiap pembangkit. Menurutnya, percepatan transisi energi juga menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” kata Qodari dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Qodari memaparkan, instruksi tersebut dinilai efektif mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan.

Upaya ini disebutnya mampu mempererat koordinasi antarpemangku kepentingan demi menjaga stabilitas pasokan setrum.

Baca Juga:  Pemerintah Pastikan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sebelumnya telah mengumpulkan seluruh badan usaha pembangkitan pada 25 Juni 2026. Pertemuan yang melibatkan PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) ini bertujuan mempertegas komitmen keandalan operasional di Sistem Jawa-Bali.

Menurutnya, pengawasan ketat dan mitigasi risiko komprehensif bakal terus diterapkan di seluruh lini rantai pasok energi primer. Sektor ini meliputi rencana pemeliharaan pembangkit hingga kesiapan cadangan energi nasional.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Qodari memaparkan, ekspansi infrastruktur juga disiapkan lewat penambahan kapasitas pembangkit baru. Proyeksi strategis ini telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025–2034.

Baca Juga:  Bahlil Pastikan Program Mandatori Biodiesel B50 Siap Perkuat Kedaulatan Energi Nasional

Ia menilai, target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) menjadi pilar penting kemandirian energi. Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61% dari target tersebut dialokasikan dari energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, integrasi sistem penyimpanan energi modern seperti baterai dan PLTA pumped storage ikut digenjot. Teknologi penyimpan daya ini diproyeksikan menyumbang kapasitas hingga 10,3 GW atau berkisar 15%.

“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24% akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” tutup Qodari.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB