Kemenag Dorong Sertifikasi Halal UMKM untuk Perluas Akses Pasar Global

Satuteks.com – Kementerian Agama menegaskan sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem halal agar Indonesia mampu bersaing sebagai produsen halal dunia.

Menurut Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama M. Fuad Nasar, sertifikasi halal kini tidak hanya memenuhi aspek keagamaan, tetapi juga menjadi strategi meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM.

“Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kementerian Agama di daerah adalah unit organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Para penghulu dan penyuluh merupakan ujung tombak dalam mengedukasi serta menyosialisasikan program halal secara nasional,” ujar Fuad di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, penguatan ekosistem halal membutuhkan dukungan seluruh jajaran Kementerian Agama, mulai dari kantor wilayah, kantor kementerian agama kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, hingga penyuluh agama.

Menurutnya, produk halal Indonesia memiliki peluang besar memasuki pasar internasional, baik di negara dengan mayoritas penduduk muslim maupun negara lain yang membutuhkan jaminan kehalalan produk.

“Jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan usaha dalam negeri, tetapi juga pemasaran produk Indonesia ke luar negeri. Halal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan UMKM, hingga diplomasi dagang dan diplomasi budaya Indonesia,” kata Fuad.

Ia menilai peluang tersebut harus ditopang sistem jaminan halal yang kredibel agar kepercayaan konsumen terhadap produk Indonesia terus meningkat.

Fuad mengingatkan, pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal wajib mencantumkan label halal beserta nomor registrasi pada produknya, sedangkan perubahan bahan maupun proses produksi harus diikuti pengajuan sertifikasi kembali agar status kehalalan tetap terjamin.

“Ini merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen sekaligus membangun budaya halal compliance bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro,” ujarnya.

Menurut Fuad, pemerintah telah menyediakan dua skema layanan berupa sertifikasi halal reguler dan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat agar semakin banyak UMKM memperoleh sertifikat halal.

Hingga akhir Juni 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan sekitar 4 juta sertifikat halal yang mencakup belasan ribu jenis usaha dan jutaan produk sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal nasional.

Ia juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal yang telah disediakan pemerintah untuk menghadapi penerapan kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“KUA adalah ujung tombak Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, para penyuluh dan penghulu diharapkan menjadi pembentuk opini publik yang berperan aktif dalam membangun kesadaran halal di masyarakat, baik menyangkut bahan produk maupun cara atau sumber rezeki untuk memperolehnya. Ini penting sekali,” tutur Fuad.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada di peringkat tiga besar pasar halal dunia sehingga potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat industri halal nasional melalui pengembangan UMKM.

“Halal Indonesia untuk dunia adalah tujuan yang ingin dicapai. Negara kita memiliki potensi besar menjadi produsen halal global. Karena itu, penguatan industri halal, termasuk melalui UMKM, harus terus kita dorong sebagai bagian dari pembangunan ekonomi syariah nasional,” pungkas Fuad.