Pemerintah Harus Siapkan Langkah Mitigasi Ekonomi Dampak Geopolitik Global

- Editorial Team

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 17:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendorong pemerintah segera mengambil langkah proaktif memitigasi gejolak geopolitik global. Langkah pencegahan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta politik di dalam negeri.

Menurutnya, penyiapan skema antisipasi sejak dini dapat mencegah ketidakpastian dunia merusak ketahanan pangan, energi, dan pasokan rantai industri nasional.

“Tentu saja kita akan terus memantau sejauh mana perkembangan geopolitik dunia yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap Indonesia. Kita harus mencari langkah-langkah pencegahan agar pengaruh geopolitik global tidak terlalu berdampak pada ekonomi maupun politik dalam negeri,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:  RUU Satu Data Indonesia Wajib Perkuat Perlindungan Sejak Tahap Perancangan

Ia menilai dampak krisis internasional sangat berpotensi merembet ke sektor riil domestik jika pemerintah tidak menyiapkan kebijakan lintas sektoral yang solid.

Selain itu, dinamika internasional dinilai berisiko memicu lonjakan harga minyak mentah dunia serta pembengkakan biaya logistik jalur maritim.

Ia juga menyoroti fluktuasi nilai tukar Rupiah yang berpotensi terjadi akibat tekanan situasi geopolitik global tersebut.

Dua fokus area yang mendapat sorotan utamanya mencakup ketegangan di kawasan Timur Tengah serta dinamika wilayah Laut China Selatan (LCS).

Khusus ketidakstabilan di Laut China Selatan, ia menyebut situasi tersebut membawa implikasi langsung terhadap hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.

Dalam konteks diplomasi, Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengoptimalkan peran prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

Baca Juga:  DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Indonesia dinilai perlu terus konsisten mendorong dialog damai di tingkat internasional sekaligus memperkuat kerja sama ASEAN.

Langkah diplomasi tersebut dipandang krusial demi menjaga kawasan Asia-Pasifik tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Dolar AS Menguat ke Rp17.890 pada Pembukaan Perdagangan Selasa Pagi
Ramai Diburu Kolektor, BI Jelaskan Status Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya
Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Berikut Rincian Harga 0,5 Gram hingga 1 Kg
Rupiah Melemah 0,16% ke Rp17.876 per Dolar AS pada Selasa Pagi
Indonesia dan Cili Sepakat Perluas Akses Pasar Produk Pertanian
Komisi XI DPR Dorong Bea Cukai Jawa Timur Gali Potensi Penerimaan Negara Selain Cukai Tembakau
Operasional Kopdes Harus Berjalan Sehat dan Mandiri
Kemenperin Perkuat Daya Saing Industri Agro Melalui Peningkatan Kapasitas Ekspor
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 11:00 WIB

Dolar AS Menguat ke Rp17.890 pada Pembukaan Perdagangan Selasa Pagi

Selasa, 22 September 2026 - 10:58 WIB

Ramai Diburu Kolektor, BI Jelaskan Status Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya

Selasa, 22 September 2026 - 10:58 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Berikut Rincian Harga 0,5 Gram hingga 1 Kg

Selasa, 22 September 2026 - 10:49 WIB

Rupiah Melemah 0,16% ke Rp17.876 per Dolar AS pada Selasa Pagi

Minggu, 30 Agustus 2026 - 07:09 WIB

Indonesia dan Cili Sepakat Perluas Akses Pasar Produk Pertanian

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB