DPR RI Nilai Predikat WTP Bukan Jaminan Bebas Masalah Pengelolaan Anggaran

Satuteks.com – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi menilai perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 belum menjadi alasan bagi kementerian atau lembaga untuk mengabaikan catatan pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan evaluasi laporan keuangan tersebut harus menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat pada masa mendatang.

Menurutnya, hampir seluruh instansi pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI memang berhasil meraih predikat WTP tersebut.

Meski demikian, ia menyebut masih ada sejumlah temuan dan catatan penting yang wajib ditindaklanjuti secara serius demi memperkecil potensi masalah pada tahun-tahun berikutnya.

“Cuma bukan berarti ketika WTP itu tidak ada masalah. Ada catatan yang memang harus ditindaklanjuti oleh semua kementerian. Kami menekankan agar upaya untuk memperkecil permasalahan untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Abdul Hadi usai Rapat Kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Politisi dari Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa penilaian terhadap laporan keuangan tidak boleh cuma terfokus pada predikat yang didapat.

Berdasarkan pandangannya, setiap temuan dalam proses pemeriksaan harus dijadikan bahan koreksi mendalam supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Ia menambahkan bahwa langkah perbaikan tersebut sangat penting agar dampak dari setiap kasus yang ditemukan dapat diminimalkan.

“Termasuk kualitasnya. Kualitas dari setiap kasus itu paling tidak dia lebih mengecil. Dan kualitas kinerjanya menjadi lebih besar,” ujarnya.

Legislator tersebut menyampaikan bahwa seluruh fraksi di Komisi V DPR RI telah menyetujui hasil pembahasan laporan itu untuk diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia berharap tindak lanjut dari evaluasi ini tidak berhenti sebagai laporan formalitas belaka, melainkan benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

Di samping itu, evaluasi LKPP 2025 dinilai sebagai momentum strategis bagi Komisi V untuk memastikan para mitra kerja semakin tanggap terhadap beragam dinamika daerah.

Langkah ini dipandang krusial mengingat tantangan sektor infrastruktur, transportasi, perumahan, hingga penanganan bencana di setiap wilayah memiliki kompleksitas yang berbeda.

Penyampaian catatan evaluasi ini dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama kementerian serta lembaga mitra untuk membedah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025.