Komisi VIII DPR Minta BPJPH Percepat Layanan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Satuteks.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Nuri meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ia juga mendorong pengawasan terhadap produk berlabel halal diperkuat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurutnya, peningkatan kualitas layanan BPJPH menjadi faktor penting untuk memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus mendukung target Indonesia sebagai pusat halal dunia.

“Tentunya keberhasilan tata kelola keuangan harus dibuktikan dengan meningkatnya jumlah sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM, serta semakin kuatnya ekosistem halal nasional menuju target Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ujar Syaiful dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama BPJPH dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Sebelumnya, Syaiful mengapresiasi BPJPH yang berhasil menyusun laporan keuangan secara mandiri sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun pertama transformasi kelembagaan.

Menurutnya, capaian tata kelola keuangan tersebut harus diikuti dengan pelayanan publik yang semakin cepat, sederhana, dan terjangkau, terutama dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Ia menilai keluhan mengenai lamanya proses serta biaya sertifikasi halal masih sering disampaikan pelaku UMKM sehingga langkah percepatan layanan dinilai perlu segera dijelaskan BPJPH.

“Hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan lamanya proses dan biaya sertifikasi halal. Bagaimana langkah BPJPH untuk mempercepat layanan sertifikasi halal di Indonesia?” tanyanya.

Selain percepatan layanan, Syaiful meminta BPJPH memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal karena pengawasan pascasertifikasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

“Bagaimana tindakan BPJPH untuk memperkuat pengawasan pascasertifikasi serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait?” lanjutnya.

Dalam rapat yang sama, Syaiful juga menyoroti kinerja KemenPPPA di tengah penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional sehingga kualitas layanan dasar bagi perempuan dan anak diharapkan tetap terjaga.

Ia meminta KemenPPPA memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berlangsung lebih cepat, terpadu, dan memberikan kepastian perlindungan bagi korban.

“Bagaimana Kementerian PPPA memperkuat koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah agar penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan memberikan kepastian perlindungan bagi korban?” pungkas Syaiful.