Charles Honoris Minta Pemerintah Perjelas Status Nakes Honorer

- Editorial Team

Senin, 29 Juni 2026 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN.

Persoalan ini dinilai mendesak demi memberikan perlindungan bagi garda terdepan pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan, masalah ketidakjelasan nasib para pegawai honorer tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi konkret.

“Secara formal tidak ada lagi tenaga honorer. Aturannya sudah tidak boleh lagi tenaga honorer. Tapi realitanya tidak seperti itu Pak,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Charles menyoroti fakta di lapangan yang memperlihatkan masih banyaknya nakes honorer tersebar di puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa para nakes bekerja keras tanpa perlindungan payung hukum yang memadai dari negara.

Padahal, ia menilai beban kerja nakes honorer tersebut sama beratnya dengan rekan mereka yang sudah berstatus ASN maupun PPPK.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah segera merumuskan langkah nyata untuk menuntaskan ketimpangan nasib para nakes ini.

Ia meminta kejelasan mengenai jenjang karir masa depan mereka, baik diangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Langkah strategis tersebut disebut sangat penting mengingat peran nakes honorer yang selama ini setia menopang layanan kesehatan di berbagai pelosok daerah.

“Mereka bekerja setiap hari menyelamatkan nyawa manusia, tetapi statusnya masih honorer. Saya minta ada ketegasan dari pemerintah, teman-teman nakes honorer ini ke depan mau seperti apa,” pungkas Charles.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Tag :

Baca Juga

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Selasa, 8 September 2026 - 01:02 WIB

Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU

Berita Terbaru

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. (Dok. Setpres)

Internasional

PM Singapura Sumbangkan Kenaikan Gaji untuk Amal Selama 5 Tahun

Rabu, 9 Sep 2026 - 04:52 WIB