Charles Honoris Minta Pemerintah Perjelas Status Nakes Honorer

- Editorial Team

Senin, 29 Juni 2026 - 13:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN.

Persoalan ini dinilai mendesak demi memberikan perlindungan bagi garda terdepan pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan, masalah ketidakjelasan nasib para pegawai honorer tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi konkret.

“Secara formal tidak ada lagi tenaga honorer. Aturannya sudah tidak boleh lagi tenaga honorer. Tapi realitanya tidak seperti itu Pak,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Charles menyoroti fakta di lapangan yang memperlihatkan masih banyaknya nakes honorer tersebar di puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa para nakes bekerja keras tanpa perlindungan payung hukum yang memadai dari negara.

Baca Juga:  Prabowo Harus Segera Terbitkan Perpres KDMP

Padahal, ia menilai beban kerja nakes honorer tersebut sama beratnya dengan rekan mereka yang sudah berstatus ASN maupun PPPK.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah segera merumuskan langkah nyata untuk menuntaskan ketimpangan nasib para nakes ini.

Ia meminta kejelasan mengenai jenjang karir masa depan mereka, baik diangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Langkah strategis tersebut disebut sangat penting mengingat peran nakes honorer yang selama ini setia menopang layanan kesehatan di berbagai pelosok daerah.

“Mereka bekerja setiap hari menyelamatkan nyawa manusia, tetapi statusnya masih honorer. Saya minta ada ketegasan dari pemerintah, teman-teman nakes honorer ini ke depan mau seperti apa,” pungkas Charles.

Baca Juga:  Operasional Kopdes Harus Berjalan Sehat dan Mandiri
☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB