DPR RI Dorong Pembentukan Standar Tata Kelola AI Regional Guna Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital

- Editorial Team

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Dok. DPR)

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Dok. DPR)

Satuteks.com – Panitia Kerja Artificial Intelligence Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Batam untuk menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan.

Langkah ini diambil guna menyerap aspirasi pelaku industri terkait berbagai tantangan serta peluang Indonesia di dalam ekosistem AI global.

“Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat fasilitas dan teknologi yang ada,” ujar Anggota Panja AI BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat bertemu jajaran NeutraDC Nxera Batam di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/8/2026).

Ia menjelaskan, peninjauan langsung ini bertujuan mendapatkan gambaran riil mengenai pemanfaatan AI yang diwujudkan dalam infrastruktur nyata.

Kesiapan infrastruktur digital seperti data center dan kapasitas komputasi dinilai olehnya sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kemajuan AI.

Baca Juga:  Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Menurutnya, BKSAP DPR RI secara rutin memimpin penyusunan draf resolusi pada berbagai forum parlemen regional seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.

Pendalaman materi dari para pelaku usaha dianggap sangat mendesak agar DPR RI dapat merumuskan standar teknis serta tata kelola data lintas negara.

Sektor ekonomi digital regional disebut memerlukan keselarasan harmonisasi etika AI demi mendukung bisnis data center cross-border.

Lokasi Batam yang sangat strategis di Asia Tenggara dipandang mampu menjadi titik krusial dalam penguatan konektivitas digital kawasan.

Selain itu, kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement dipandangnya harus didorong agar memberikan keuntungan maksimal bagi daya saing nasional.

“Dalam forum internasional seperti IPU, G20, dan PBB, tata kelola AI global sering dikuasai oleh narasi negara-negara maju yang cenderung proteksionistik terhadap teknologi komputasi tinggi,” tegas Habib Aboe Bakar.

Baca Juga:  DPR RI Setujui Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri

Ia mengungkapkan, negara berkembang wajib memperoleh ruang yang lebih kuat agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi semata.

Akses terhadap High-Performance Computing serta teknologi AI global dinilainya masih menghadapi hambatan nyata yang perlu segera diurai.

Oleh karena itu, prinsip keadilan dan transfer teknologi dianggap perlu disuarakan secara konsisten oleh BKSAP DPR RI di tingkat dunia.

Pengalaman Indonesia dalam membangun infrastruktur AI di daerah dinilai dapat menjadi modal penting untuk memperkuat diplomasi parlemen internasional.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB