DPR RI Dorong Pembentukan Standar Tata Kelola AI Regional Guna Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital

Satuteks.com – Panitia Kerja Artificial Intelligence Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Batam untuk menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan.

Langkah ini diambil guna menyerap aspirasi pelaku industri terkait berbagai tantangan serta peluang Indonesia di dalam ekosistem AI global.

“Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat fasilitas dan teknologi yang ada,” ujar Anggota Panja AI BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat bertemu jajaran NeutraDC Nxera Batam di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/8/2026).

Ia menjelaskan, peninjauan langsung ini bertujuan mendapatkan gambaran riil mengenai pemanfaatan AI yang diwujudkan dalam infrastruktur nyata.

Kesiapan infrastruktur digital seperti data center dan kapasitas komputasi dinilai olehnya sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kemajuan AI.

Menurutnya, BKSAP DPR RI secara rutin memimpin penyusunan draf resolusi pada berbagai forum parlemen regional seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.

Pendalaman materi dari para pelaku usaha dianggap sangat mendesak agar DPR RI dapat merumuskan standar teknis serta tata kelola data lintas negara.

Sektor ekonomi digital regional disebut memerlukan keselarasan harmonisasi etika AI demi mendukung bisnis data center cross-border.

Lokasi Batam yang sangat strategis di Asia Tenggara dipandang mampu menjadi titik krusial dalam penguatan konektivitas digital kawasan.

Selain itu, kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement dipandangnya harus didorong agar memberikan keuntungan maksimal bagi daya saing nasional.

“Dalam forum internasional seperti IPU, G20, dan PBB, tata kelola AI global sering dikuasai oleh narasi negara-negara maju yang cenderung proteksionistik terhadap teknologi komputasi tinggi,” tegas Habib Aboe Bakar.

Ia mengungkapkan, negara berkembang wajib memperoleh ruang yang lebih kuat agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi semata.

Akses terhadap High-Performance Computing serta teknologi AI global dinilainya masih menghadapi hambatan nyata yang perlu segera diurai.

Oleh karena itu, prinsip keadilan dan transfer teknologi dianggap perlu disuarakan secara konsisten oleh BKSAP DPR RI di tingkat dunia.

Pengalaman Indonesia dalam membangun infrastruktur AI di daerah dinilai dapat menjadi modal penting untuk memperkuat diplomasi parlemen internasional.