Legislator Dorong Guru Madrasah Swasta Masuk Seleksi CASN

- Editorial Team

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk mempercepat perbaikan status kesejahteraan serta kepastian karier ribuan guru madrasah.

Langkah ini diambil setelah lembaga legistatif tersebut menyoroti tingginya ketimpangan akses sertifikasi pendidik dan rekrutmen PPPK antara guru Kemenag dengan Kemendikdasmen.

“Mengenai guru madrasah yang menjadi sorotan kami, tentu saja kita tidak bisa bergerak sendiri karena harus berkolaborasi dengan Komisi II. Di situ jelas ada perubahan Undang-Undang ASN yang menjadi ranahnya Komisi II, di mana nantinya guru-guru madrasah dari swasta harus bisa ikut terlibat di dalam penerimaan CPNS,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Selly menjelaskan, capaian Sertifikasi Pendidik untuk guru madrasah saat ini baru menyentuh angka sekitar 52% dari total sekitar 800 ribu guru di Indonesia.

Menurutnya, angka tersebut tertinggal jauh jika dibandingkan dengan cakupan sertifikasi guru sekolah umum di bawah Kemendikdasmen yang sudah melampaui 75%.

Ia menambahkan, keterbatasan formasi membuat ribuan guru madrasah yang telah lulus uji ambang batas dalam seleksi PPPK sebelumnya masih tertahan pengangkatannya.

Oleh karena itu, Komisi VIII berkoordinasi secara lintas komisi dengan Komisi II DPR RI yang membidangi reformasi birokrasi dan regulasi ASN demi memperjuangkan nasib guru madrasah swasta.

Ia menegaskan, pengangkatan guru madrasah yang telah lolos passing grade harus menjadi prioritas utama Kemenag dalam revisi regulasi ASN mendatang.

“Karena undang-undangnya belum berubah, kami menginginkan pada saat perubahan Undang-Undang ASN tersebut, Kemenag menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan. Terutama guru-guru passing grade yang sudah lulus, itu harus menjadi prioritas utama,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

“Ini menjadi PR utama Kementerian Agama agar tidak ada kesenjangan kualitas maupun kesejahteraan guru,” pungkas Selly.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Baca Juga

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Selasa, 8 September 2026 - 01:02 WIB

Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU

Berita Terbaru

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. (Dok. Setpres)

Internasional

PM Singapura Sumbangkan Kenaikan Gaji untuk Amal Selama 5 Tahun

Rabu, 9 Sep 2026 - 04:52 WIB