Menkeu: RUU PFII Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Keuangan Indonesia

Satuteks.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menyebut regulasi itu juga ditujukan untuk mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan yang mampu bersaing di tingkat global.

Purbaya menjelaskan, RUU PFII disusun karena Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota G20 dinilai sudah saatnya memiliki pusat finansial yang kredibel, mandiri, berintegritas, dan berdaya saing global.

“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global,” ujar Purbaya saat menghadiri Rapat Paripurna terkait Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, kehadiran PFII tidak dimaksudkan menggantikan sistem keuangan nasional yang telah berjalan.

Ia menilai, PFII justru akan melengkapi ekosistem keuangan nasional dengan standar kelas dunia sehingga mampu menarik investor global dan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan nasional.

Purbaya menjelaskan, pembangunan PFII bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peningkatan akses terhadap modal dan investasi, penguatan inovasi serta tata kelola keuangan, dan peningkatan daya saing beserta kapasitas sumber daya nasional.

“Pokok-pokok peraturan RUU PFII ini mencakup ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, dan tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia, kegiatan usaha, kelembagaan, lembaga arbitrase PFII, pengadilan PFII, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain, kekhususan pada PFII, dan ketentuan penutup,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pengaturan tersebut disusun untuk membentuk fondasi kelembagaan dan operasional PFII secara menyeluruh.

Ia berharap DPR RI dapat memberikan persetujuan terhadap RUU PFII sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah dan parlemen dalam membangun arsitektur baru sektor keuangan Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global melalui pengembangan pusat finansial yang kompetitif.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI, serta pimpinan dan anggota Komisi XI, seluruh fraksi DPR RI, dan panja RUU PFII. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tutup Purbaya.