Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Guna Percepat Pengembangan Desa Wisata

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mendorong percepatan pengembangan desa wisata melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.

Menurutnya, sinergi tersebut dibutuhkan agar desa wisata lebih cepat berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Chusnunia menjelaskan, pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap desa wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dengan alokasi anggaran.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis (9/7/2026).

“Kita dorong adanya fasilitasi dari pemerintah, termasuk apabila memungkinkan melalui bantuan anggaran untuk sarana dan prasarana desa wisata,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan desa sehingga dukungan berbagai pihak dinilai perlu terus diperkuat.

Ia menilai, perusahaan-perusahaan besar juga dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu pengembangan desa wisata, terutama yang masih berada pada tahap perintis.

“Kita juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program CSR perusahaan-perusahaan besar agar masuk ke desa wisata. Kalau hanya mengandalkan kemampuan yang ada, proses dari desa rintisan menjadi berkembang hingga mandiri tentu akan memakan waktu lebih lama,” jelasnya.

Selain membahas pengembangan desa wisata, Chusnunia juga menyoroti aspirasi Pemerintah Kabupaten Bangli mengenai peran strategis daerah sebagai kawasan resapan air.

Menurutnya, aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan komisi DPR RI yang memiliki lingkup tugas terkait sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

“Terkait aspirasi Bangli sebagai kawasan resapan air, nanti akan kita koordinasikan dengan komisi yang membidangi persoalan tersebut,” katanya.

Chusnunia menambahkan, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong dukungan konkret dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, dalam pembahasan program dan anggaran pengembangan desa wisata tahun 2027.

“Kita berharap ada bantuan nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata. Untuk 2027 akan terus kita dorong melalui Komisi VII,” pungkas Chusnunia.