Pimpinan Komisi IX Minta BGN Segera Tetapkan SOP Operasional SPPG di Wilayah 3T

- Editorial Team

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:14 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, saat Kunjungan Kerja Komisi IX di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026). (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, saat Kunjungan Kerja Komisi IX di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026). (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Komisi IX DPR RI menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tertunda.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG.

Menurutnya, langkah itu penting agar fasilitas yang telah siap dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung Program MBG.

“Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Nihayatul saat ditemui di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:  Komisi XI DPR Siap Gelar Uji Kelayakan Calon Tunggal Gubernur BI Destri Damayanti

Ia menjelaskan, wilayah 3T memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Karena itu, menurutnya, aturan teknis yang lebih spesifik diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurut Nihayatul, kejelasan SOP dan payung hukum juga dibutuhkan supaya operasional SPPG tidak lagi terkendala urusan administratif. Dengan begitu, fasilitas yang telah siap dapat segera memberikan layanan kepada masyarakat.

“Kita berharap untuk dapur di wilayah 3T ini segera ada SOP yang jelas, payung hukumnya juga jelas, sehingga tidak ada kendala lagi untuk segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak kita bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis,” tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Selain itu, Nihayatul berharap restrukturisasi di BGN dapat mempercepat penyusunan SOP. Menurutnya, percepatan itu dibutuhkan, baik untuk operasional SPPG secara umum maupun yang dikhususkan bagi wilayah 3T.

Baca Juga:  Komisi II DPR RI akan Jaring Aspirasi Partai Politik Non-Parlemen Terkait RUU Pemilu

Ia menilai langkah tersebut mendesak karena masih banyak SPPG di wilayah 3T yang sebenarnya telah siap beroperasi. Namun, fasilitas itu disebut belum bisa melayani masyarakat akibat belum tuntasnya aturan operasional.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan BGN. Menurutnya, koordinasi itu bertujuan mendorong langkah-langkah strategis agar operasional SPPG di wilayah 3T segera terealisasi.

“Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” pungkas Nihayatul.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB