Komisi II DPR RI akan Jaring Aspirasi Partai Politik Non-Parlemen Terkait RUU Pemilu

- Editorial Team

Senin, 29 Juni 2026 - 05:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengumumkan rencana penyerapan aspirasi ke sejumlah partai politik non-parlemen terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Agenda ini dirancang untuk mendengarkan masukan dari berbagai elemen strategis sebelum menyusun draf regulasi tersebut.

Ia menjelaskan, safari politik tersebut akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan Komisi II serta perwakilan fraksi.

Langkah ini disebutnya sebagai upaya strategis demi menjamin keterbukaan pembahasan undang-undang.

“Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini kita mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen. Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada,” kata Aria Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/6/2026).

Menurutnya, kunjungan ini bertujuan memberikan ruang bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPR untuk menyampaikan sudut pandang mereka.

Keterlibatan parpol non-parlemen dinilai penting karena regulasi baru ini akan berdampak langsung pada kontestasi politik mendatang.

Aria menambahkan, DPR RI berkomitmen menjaring masukan seluas-luasnya agar draf yang dihasilkan bersifat inklusif.

Selain partai politik, masukan dari kalangan kampus dan kelompok masyarakat sipil dipastikan tetap berjalan.

Sejumlah poin penting juga diakui menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas bersama para pengurus partai tersebut.

Pembahasan itu dijadwalkan menyentuh hal-hal mendasar terkait teknis pemilihan dan persentase kelulusan parlemen.

“Kita harus dengarkan masalah krusial, yaitu soal parliamentary threshold, presidential threshold, juga tentang Dapil serta batas kursi per Dapil,” ucap Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Aria memaparkan bahwa agenda safari politik ini ditargetkan rampung sebelum masa reses DPR RI tiba. Persiapan jadwal pertemuan dinilai sudah matang dan siap dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Yang jelas sebelum masa reses kita akan ada kunjungan. Insyaallah minggu depan sudah teragendakan,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan, ia menyebutkan format kunjungan lapangan tersebut masih digodok oleh internal legislatif.

Opsi mengumpulkan partai dalam satu forum atau mengunjungi satu per satu kantor partai politik masih dipertimbangkan secara matang.

“Karena ini masih begini, masih disusun antara kita datang satu-satu atau ada kumpulan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold Itu nanti biar diserahkan pada pimpinan DPR,” pungkas Aria.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Jakarta di Pasar Tiongkok
Kemenpora Gandeng Pemprov DKI Jakarta Sukseskan Wirasena Youth Camp 2026 dan Indonesia Youth Summit 2026
Dana BOS Tak Boleh Seragam, Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Daerah dan Jenis Sekolah
DPR Tegaskan Tak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang
DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan
Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Legislator: Polri dan Kejaksaan Solid Tangani Dugaan Korupsi Batu Bara
Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Sahroni: Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum

Baca Juga

Selasa, 14 Juli 2026 - 06:02 WIB

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Jakarta di Pasar Tiongkok

Senin, 13 Juli 2026 - 14:03 WIB

Kemenpora Gandeng Pemprov DKI Jakarta Sukseskan Wirasena Youth Camp 2026 dan Indonesia Youth Summit 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 13:55 WIB

Dana BOS Tak Boleh Seragam, Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Daerah dan Jenis Sekolah

Senin, 13 Juli 2026 - 13:36 WIB

DPR Tegaskan Tak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset

Senin, 13 Juli 2026 - 13:31 WIB

RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Berita Terbaru

Ilustrasi phising. (Foto: Pexels)

Teknologi

Mengenal Apa itu Phishing dan Cara Ampuh Menghindari Link Palsu

Selasa, 14 Jul 2026 - 06:10 WIB

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini. (Dok. Kemenpar)

Nasional

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Jakarta di Pasar Tiongkok

Selasa, 14 Jul 2026 - 06:02 WIB