Wamenhaj Serukan Perubahan Budaya Kerja Demi Jaga Pelayanan Jemaah

- Editorial Team

Minggu, 5 Juli 2026 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dok. Kemenhaj)

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dok. Kemenhaj)

Satuteks.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menginstruksikan perubahan budaya kerja total di instansinya. Langkah ini diambil demi menyajikan pelayanan haji yang lebih profesional dan berintegritas.

Menurutnya, transformasi kelembagaan ini harus diiringi dengan pergeseran pola pikir seluruh aparatur negara. Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan kenyamanan para jemaah.

“Kemenhaj harus benar-benar berwajah baru. Mari kita mulai tradisi baru dan budaya kerja baru yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari institusi yang berbeda, tujuan kita hanya satu, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” kata Dahnil saat memberikan pengarahan dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Lebih lanjut, ia menguraikan wajah baru instansi tersebut wajib diletakkan di atas fondasi integritas yang kokoh. Pengelolaan ibadah haji disebutnya sebagai amanah besar masyarakat yang harus dijaga lewat transparansi.

Kehadiran praktik manipulatif yang merugikan publik dipastikan akan ditindak secara tegas oleh kementerian. Dahnil menilai perlindungan hak-hak dasar jemaah merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.

“Kalau ada KBIH, travel, atau siapa pun yang menjadikan jemaah sebagai komoditas, maka itu akan menjadi perhatian serius kita. Tugas kita adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat,” ujarnya.

Manajemen instansi juga didorong untuk memperpendek jarak komunikasi dengan masyarakat pengguna jasa. Langkah taktis ini disebutnya krusial agar setiap kebijakan yang lahir bisa menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Selain perbaikan pola komunikasi, Dahnil mengusulkan penerapan sistem One Stop Service untuk memangkas birokrasi. Layanan terintegrasi tersebut dinilai mampu mendongkrak efisiensi di setiap tahapan operasional.

Dahnil menyatakan keberhasilan musim haji mendatang sangat bergantung pada kematangan perencanaan sejak dini. Seluruh tahapan tersebut dinilainya sebagai satu kesatuan siklus pelayanan yang saling berkaitan.

Sebagai informasi, Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M ini digelar sebagai forum konsolidasi nasional. Agenda tersebut difokuskan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2026 sekaligus menyusun langkah strategis ke depan.

“Ketika perencanaan dilakukan dengan baik, maka seluruh tahapan penyelenggaraan juga akan berjalan dengan baik. Karena itu, evaluasi hari ini adalah bagian penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas pada musim haji berikutnya,” tutup Wamenhaj.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Tag :

Baca Juga

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Selasa, 8 September 2026 - 01:02 WIB

Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU

Berita Terbaru

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. (Dok. Setpres)

Internasional

PM Singapura Sumbangkan Kenaikan Gaji untuk Amal Selama 5 Tahun

Rabu, 9 Sep 2026 - 04:52 WIB