Menkeu Sebut Sinergi DPR dan Pemerintah Jaga Kredibilitas APBN

Satuteks.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sinergi Pemerintah dan DPR RI menjadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan fiskal dan kredibilitas APBN Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan itu disampaikan saat pemerintah memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR mengenai RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025.

Menurutnya, berbagai masukan dan dukungan fraksi-fraksi DPR menjadi bekal penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara pada masa mendatang.

“Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7).

Purbaya menjelaskan, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan DPR dinilai berperan dalam menjaga tata kelola APBN sehingga pelaksanaan anggaran tetap berjalan secara akuntabel.

Menurutnya, dukungan parlemen juga ikut memperkuat kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang terus ditingkatkan pemerintah dari tahun ke tahun.

Pencapaian tersebut turut dibuktikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,” jelas Purbaya.

Selain penguatan tata kelola, Purbaya mengatakan kerja sama pemerintah dan DPR juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan tersebut tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil.

“Kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintahan dan DPR RI, kemarin lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil,” ujar Purbaya.

Tanggapan pemerintah itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Menutup penyampaiannya, Purbaya berharap sinergi pemerintah dan DPR terus diperkuat agar APBN mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Semoga dukungan dan kerja sama dengan DPR RI dapat terus terjalin dengan baik sehingga APBN dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” pungkas Purbaya.