Nurul Arifin Sebut Rencana Pembentukan Kodam Baru Telah Disepakati Bersama Pemerintah

- Editorial Team

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:42 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Nurul Arifin. (Dok. DPR RI)

Anggota DPR RI Nurul Arifin. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Komisi I DPR RI memberi sinyal hijau terhadap rencana pembentukan komando daerah militer baru di Indonesia.

Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional.

“Kalau ini kan sudah merupakan program dan kesepakatan juga ya,” kata Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin di Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat (14/8/2026).

“Kalau melihat dari kepentingannya ya untuk memperkuat pertahanan di negara kita tentunya,” lanjutnya.

“Jadi pembentukan (Kodam) ini buat kami di Komisi I sudah melewati banyak perbincangan, juga diskusi dengan pihak pemerintah dan kami menyambut ini dengan positif,” ujar Nurul.

Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan terkait penambahan struktur militer daerah tersebut telah mengalir panjang bersama jajaran pemerintah.

Baca Juga:  Komisi IX DPR Dorong Pembenahan Program MBG agar Manfaat Tepat Sasaran

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya menempatkan kebijakan ini secara utuh dalam kerangka pengamanan kedaulatan negara.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut meyakini bahwa langkah ini bakal berjalan searah dengan kebutuhan riil pertahanan Republik Indonesia.

Meski begitu, menurutnya, ekspansi wilayah komando ini bukan dirancang sekadar untuk memperbesar postur institusi TNI semata.

Ia menilai penguatan tersebut harus tetap berpegang teguh pada tugas pokok serta fungsi utama TNI sebagai benteng pertahanan.

“Jadi kita semuanya berharap bahwa pembangunan Kodam ini sejalan dengan penguatan pertahanan Republik Indonesia, jadi bukan semata-mata di keinginan untuk memperkuat TNI sebagai institusi saja, tapi melihat TNI itu sebagai lembaga pertahanan yang memang sesuai dengan tupoksinya,” jelas Nurul.

Baca Juga:  Komisi I DPR RI Sepakati Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Bersama Pemerintah

Di sisi lain, ia juga mengimbau publik agar tidak terburu-buru memberikan pandangan negatif atas wacana penambahan Kodam ini.

Menurutnya, masyarakat perlu memberikan ruang serta melihat secara langsung efektivitas pelaksanaannya di lapangan terlebih dahulu.

“Jadi kita mungkin sebaiknya jangan a priori dulu, tapi lihat hasilnya,” tutup Nurul.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB