Pemerintah Harus Prioritaskan Masalah Pertanahan demi Ketahanan Pangan

- Editorial Team

Kamis, 9 Juli 2026 - 22:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendesak pemerintah agar memprioritaskan penyelesaian masalah pertanahan di Indonesia. Langkah ini dinilai sangat krusial demi mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

Ia menegaskan, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan pondasi utama untuk menyukseskan berbagai program pembangunan.

“Memang di beragam tempat masalah tanah ini memang seringkali mencuat. Karena itulah Komisi II juga memandang bahwa persoalan tanah itu ke depan harus jadi prioritas paling utama,” ujar Ahmad Heryawan.

Pria yang akrab disapa Aher ini menyoroti banyaknya bidang tanah di tanah air yang hingga kini belum terdaftar secara resmi.

Menurutnya, minimnya kepemilikan sertifikat resmi berpotensi menghambat optimalisasi berbagai program strategis pemerintah.

Baca Juga:  Ateng Sutisna Dorong RUU Ketenagalistrikan Perluas Akses Listrik dan Buka Investasi

Ia juga mengungkapkan, sekitar 30% bidang tanah di Indonesia tercatat belum menyelesaikan proses sertifikasi.

Angka tersebut diperkirakan ia mencakup area seluas puluhan juta hektare di seluruh penjuru negeri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi upaya akselerasi penataan agraria yang telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo hingga era Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, percepatan penataan tanah dinilai Komisi II tetap harus didorong lebih maksimal lewat alokasi anggaran yang memadai.

Menurut politisi tersebut, kejelasan legalitas hukum atas tanah nantinya akan memberikan efek domino positif bagi perekonomian rakyat.

“Oleh karena itu kita dorong supaya penataan tanah itu menjadi bagian penting untuk segera diselesaikan. Dengan segala cara, anggarannya pun harus diprioritaskan. Mengapa? Karena kejelasan hukum tentang tanah itu nanti akan berdampak pada beragam dampak yang sangat kuat, yang juga ujungnya pada ekonomi dan kesejahteraan,” pungkas Ahmad.

Baca Juga:  DPR Apresiasi Pengangkatan Guru PPPK Jadi Pegawai Pemerintah Pusat
☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB