Telan Korban Jiwa, DPR Minta Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes

Satuteks.com – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan.

Langkah tegas ini diambil setelah jumlah peserta yang meninggal dunia dalam program bentukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 tersebut terus bertambah.

Ia menyatakan bahwa penghentian sementara ini sangat krusial agar investigasi berjalan objektif. Menurutnya, nyawa manusia tidak boleh dianggap remeh dan keselamatan para peserta wajib menjadi prioritas utama.

“Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut,” tegas Oleh Soleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Politisi dari Fraksi PKB ini menjelaskan, data dari Kemhan menunjukkan korban jiwa kini sudah mencapai lima orang.

Korban paling baru diidentifikasi sebagai Nola Dya Sari yang sedang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.

Oleh Soleh memaparkan, empat korban yang telah gugur mendahului Nola adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026 dan Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026. Selanjutnya, Novia Rahmadhani Sihotang mengembuskan napas terakhir pada 22 Juni 2026, disusul Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Ia menilai, para korban merupakan figur-figur muda terbaik yang punya komitmen besar membangun ekonomi dari level desa. Segenap elemen bangsa disebutnya harus menghargai perjuangan berat para calon manajer tersebut.

“Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya pembenahan masif pada struktur pembinaan dan metode pelatihan yang diterapkan. Kurikulum latihan fisik dinilai wajib diselaraskan dengan ketahanan tubuh masyarakat sipil biasa.

“Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran,” jelasnya lagi.

Sebagai konteks, program SPPI dan Kopdes Merah Putih ini pada dasarnya dirancang khusus untuk mematangkan kesiapan SDM unggul.

Berbagai pihak menyayangkan karena esensi dasar mencetak penggerak ekonomi desa justru dinodai oleh insiden fatal yang merenggut nyawa.

“Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” imbuhnya.