Komisi II DPR RI akan Jaring Aspirasi Partai Politik Non-Parlemen Terkait RUU Pemilu

- Editorial Team

Senin, 29 Juni 2026 - 05:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. (Dok. DPR RI)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengumumkan rencana penyerapan aspirasi ke sejumlah partai politik non-parlemen terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Agenda ini dirancang untuk mendengarkan masukan dari berbagai elemen strategis sebelum menyusun draf regulasi tersebut.

Ia menjelaskan, safari politik tersebut akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan Komisi II serta perwakilan fraksi.

Langkah ini disebutnya sebagai upaya strategis demi menjamin keterbukaan pembahasan undang-undang.

“Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini kita mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen. Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada,” kata Aria Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/6/2026).

Menurutnya, kunjungan ini bertujuan memberikan ruang bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPR untuk menyampaikan sudut pandang mereka.

Keterlibatan parpol non-parlemen dinilai penting karena regulasi baru ini akan berdampak langsung pada kontestasi politik mendatang.

Aria menambahkan, DPR RI berkomitmen menjaring masukan seluas-luasnya agar draf yang dihasilkan bersifat inklusif.

Selain partai politik, masukan dari kalangan kampus dan kelompok masyarakat sipil dipastikan tetap berjalan.

Sejumlah poin penting juga diakui menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas bersama para pengurus partai tersebut.

Pembahasan itu dijadwalkan menyentuh hal-hal mendasar terkait teknis pemilihan dan persentase kelulusan parlemen.

“Kita harus dengarkan masalah krusial, yaitu soal parliamentary threshold, presidential threshold, juga tentang Dapil serta batas kursi per Dapil,” ucap Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Aria memaparkan bahwa agenda safari politik ini ditargetkan rampung sebelum masa reses DPR RI tiba. Persiapan jadwal pertemuan dinilai sudah matang dan siap dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Yang jelas sebelum masa reses kita akan ada kunjungan. Insyaallah minggu depan sudah teragendakan,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan, ia menyebutkan format kunjungan lapangan tersebut masih digodok oleh internal legislatif.

Opsi mengumpulkan partai dalam satu forum atau mengunjungi satu per satu kantor partai politik masih dipertimbangkan secara matang.

“Karena ini masih begini, masih disusun antara kita datang satu-satu atau ada kumpulan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold Itu nanti biar diserahkan pada pimpinan DPR,” pungkas Aria.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Baca Juga

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Selasa, 8 September 2026 - 01:02 WIB

Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU

Berita Terbaru

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. (Dok. Setpres)

Internasional

PM Singapura Sumbangkan Kenaikan Gaji untuk Amal Selama 5 Tahun

Rabu, 9 Sep 2026 - 04:52 WIB