Legislator Minta Proses Hukum Dugaan Korupsi Batu Bara PLN Tak Dihalangi

- Editorial Team

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:52 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono meminta seluruh pihak tidak menghalangi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan batu bara di PLN yang diduga memicu blackout di Sumatera. Ia juga menyoroti penyidikan dugaan korupsi di PT ASABRI dan PT Krakatau Steel.

Bimantoro menegaskan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri harus diberi ruang bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Siapa pun yang berupaya menghalangi proses hukum harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bimantoro di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polri bersama Polda Metro Jaya yang telah menggeledah sejumlah lokasi sebagai bagian dari proses penyidikan.

Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Bimantoro menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga berperan, menikmati hasil kejahatan, maupun membantu menyamarkan aset hasil tindak pidana juga harus ditelusuri.

Baca Juga:  Dukung Pengusutan Kasus Korupsi Oleh Polri, Benny K Harman: Jangan Ada Motif Balas Dendam

“Saya mendukung penuh Polri untuk mengusut perkara ini hingga tuntas. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi telusuri siapa pun yang terlibat, baik sebagai aktor utama, pihak yang menikmati hasil kejahatan, maupun pihak yang diduga turut membantu menyamarkan aset hasil tindak pidana,” katanya.

Menurut Bimantoro, dugaan korupsi di sektor strategis seperti ketenagalistrikan berdampak luas terhadap masyarakat.

Ia menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara yang berimbas pada blackout di Sumatera berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus kerugian ekonomi dan sosial.

Bimantoro menambahkan seluruh kerugian yang muncul akibat dugaan tindak pidana tersebut perlu dihitung secara menyeluruh sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Jika nantinya terbukti terdapat unsur korupsi, suap, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang, seluruh pelaku disebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum dan aset hasil kejahatan dirampas untuk memulihkan kerugian negara.

Baca Juga:  Komisi IX DPR Dorong Pengawasan Kosmetik Berbahaya Diperketat Usai Temuan BPOM

Kasus yang disoroti Bimantoro mencakup dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN yang diduga memicu blackout di Sumatera. Selain itu, penyidikan juga berkaitan dengan dugaan korupsi di PT ASABRI dan PT Krakatau Steel.

Bimantoro mengatakan masyarakat kini menunggu penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.

“Korupsi di sektor strategis adalah kejahatan yang merampas hak masyarakat. Karena itu, saya mendukung penuh Polri untuk mengusut tuntas perkara ini, mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, serta memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum,” pungkas Bimantoro.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB