Ketergantungan Impor Bahan Baku Obat Harus Dikurangi

Satuteks.com – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional di tengah tingginya ketergantungan bahan baku obat impor. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun industri farmasi yang lebih mandiri.

Menurutnya, industri farmasi nasional perlu terus diperkuat karena pasar dalam negeri sudah tersedia dan didukung kekayaan sumber daya hayati yang melimpah.

“95 persen sekarang bahan baku kan masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita nggak terus selalu impor. Harus berdaulat obat, farmasi di Indonesia,” ujar Anggia usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).

Anggia menjelaskan, sekitar 95% bahan baku obat di Indonesia masih berasal dari impor yang sebagian besar dipasok dari Tiongkok dan India.

Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, kekayaan hayati Indonesia sebenarnya sangat memadai untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat melalui riset yang berkelanjutan.

Ia menilai hasil penelitian perlu terus didorong agar potensi bahan alam dalam negeri dapat diolah menjadi produk farmasi yang dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Selain itu, Anggia menekankan pentingnya kebijakan yang mengutamakan penggunaan obat produksi dalam negeri, penguatan permodalan untuk memperluas pabrik dan laboratorium, serta penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi.

“Kalau menurut saya itu kan wajib, itu mandatory. Jadi harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching,” tegas Anggia.

Kunjungan kerja spesifik tersebut dilakukan Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengembangan industri farmasi nasional.

Anggia juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan kemandirian industri farmasi nasional dengan dukungan pengelolaan investasi melalui Danantara yang dinilai dapat memperkuat pengembangan sektor tersebut.

“Melalui pengawasan ini, Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN agar Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor dan membangun kedaulatan bahan baku obat nasional,” pungkas Anggia.