Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Usut Aktor Intelektual Sindikat Pemalsuan Meterai

- Editorial Team

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:27 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat pemalsuan dan penjualan meterai ilegal lintas provinsi.

Petugas gabungan menetapkan 16 orang tersangka yang berperan sebagai produsen, pembuat ulang, distributor, kurir, hingga pedagang retail.

Mereka dilaporkan mengedarkan barang bukti tiruan tersebut di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara.

“Aktor intelektual atau pemodalnya harus diungkap. Mengingat pemalsuan meterai merupakan kejahatan yang terorganisasi dan terus berulang, tindakan tegas harus dilakukan sampai ke tingkat elit atau kepalanya,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Politisi yang akrab disapa Abduh ini menegaskan kepolisian dan DJP Kemenkeu tidak boleh berhenti pada penangkapan belasan eksekutor lapangan saja.

Baca Juga:  Gus Falah Puji Sinergi BNN dan Polda Jatim yang Sukses Sita 3,37 Ton Ganja

Menurutnya, pengusutan secara menyeluruh sangat krusial mengingat nilai perputaran uang kejahatan tersebut tergolong fantastis.

Ia menjelaskan bahwa tingkat produksi kelompok tersebut berisiko memangkas penerimaan kas negara hingga berkisar Rp1,03 triliun.

“Bagaimana dengan sindikat pemalsu meterai lainnya yang belum terungkap? Dengan transaksi sebesar itu, uangnya mengalir ke mana saja dan digunakan untuk apa? Saya mendesak kepolisian untuk menelusuri aliran uang hasil penjualan meterai palsu tersebut, siapa yang menerima dan menikmati, serta apakah ada yang dialihkan menjadi aset. Jika ditemukan indikasi, dalami juga TPPU,” tegas Abduh.

Selain penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, ia juga mendorong penguatan langkah preventif dari lembaga terkait.

Pihaknya menilai pencegahan efektif dapat dicapai dengan memperluas edukasi publik mengenai perbedaan komponen fisik produk legal dan tiruan.

Baca Juga:  Legislator Tekankan Pentingnya Keamanan Data dalam RUU Satu Data

Ia menyebutkan bahwa ciri otentik produk resmi sebenarnya dapat dikenali dengan mencermati tekstur kertas, pendaran hologram, hingga cetakan mikroteks.

“Namun, saya menilai sosialisasinya melalui iklan layanan masyarakat maupun edukasi kepada masyarakat masih kurang masif,” pungkas Abduh.

Sebelumnya, aparat menyita lebih dari 3,4 juta lembar meterai tiruan siap pasarkan guna menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp1 triliun.

Sebab, sebanyak 4 juta keping produk ilegal diketahui telah terdistribusi ke masyarakat luas dengan perkiraan akumulasi transaksi mencapai Rp40,07 miliar.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB