DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

- Editorial Team

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. DPR RI)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dilakukan secara ekstra hati-hati.

Menurutnya, regulasi ini dinilai berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan jika kewenangannya tidak diatur secara terukur.

Habiburokhman menegaskan, kondisi integritas aparat penegak hukum di dalam negeri masih perlu menjadi perhatian utama sebelum mengesahkan aturan tersebut.

Kaliber penegakan hukum dalam negeri dianggapnya belum setara dengan standar negara-negara maju yang selama ini dijadikan rujukan.

“Kita selalu membandingkan penerapan perampasan aset di negara kita dengan di negara maju, contoh Amerika dan Inggris. Tapi yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya dengan di negara-negara maju,” kata Habiburokhman, Senin (7/9/2026).

Politikus Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa pemberian kewenangan luas dalam penyitaan aset wajib diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Sistem perlindungan hukum yang memadai juga disebutnya sangat krusial untuk membentengi warga negara.

Baca Juga:  DPR Desak Kemenhut Memperkuat Langkah Pencegahan Karhutla

Ia menjabarkan, pengawasan ketat tersebut dibutuhkan agar norma hukum tidak dimanipulasi demi kepentingan politik pihak tertentu. Instrumen hukum dipandangnya rawan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

“Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kalau ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya,” ujar Habiburokhman.

Prinsip kehati-hatian itu lantas ditegaskan menjadi pijakan utama Komisi III DPR RI dalam membedah setiap pasal RUU Perampasan Aset.

Pembentukan sebuah undang-undang disarankannya tidak boleh hanya berpatokan pada peta kekuatan politik yang sedang berlangsung saat ini.

Ia menilai, dampak jangka panjang dari penerapan regulasi ini harus diantisipasi sejak awal proses perancangan. Penerapan hukum pada masa depan dikhawatirkan dapat melenceng jika tidak diantisipasi dari sekarang.

Baca Juga:  Charles Honoris Minta Pemerintah Perjelas Status Nakes Honorer

“Itulah yang selalu kami pikirkan. Kita itu bikin undang-undang harus berpikir, jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi alat abuse of power,” tegas Habiburokhman.

Isu penyalahgunaan wewenang ini menjadi sorotan dalam RDPU yang digelar untuk menjaring masukan tepercaya dari para ahli. Komisi III DPR RI sendiri terus menguji efektivitas serta dampak hukum dari RUU Perampasan Aset bersama berbagai pemangku kepentingan.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB