Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

- Editorial Team

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mendorong Badan Pemulihan Aset (BPA) berdiri di luar institusi penegak hukum.

Ia menilai langkah itu penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset hasil penyitaan serta perampasan.

Soedeson mengatakan badan yang independen dapat menjadi jawaban atas persoalan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset yang selama ini ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan keterbukaan dalam proses penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset kepada negara atau pihak yang berhak.

“Kami mendorong transparansi. Bahkan kami mengharapkan badan pemulihan aset ini berdiri di luar institusi-institusi ini, sehingga bisa independen,” ujar Soedeson, Selasa (8/9/2026).

Ia menilai pengelolaan aset dalam satu institusi dengan kewenangan menetapkan syarat, melakukan penilaian, melelang, hingga menyimpan aset berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola.

Baca Juga:  Komisi I DPR Ingatkan Risiko Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak

Soedeson menegaskan kondisi tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan karena seluruh tahapan pengelolaan berada dalam satu kewenangan.

“Kalau tidak, dia yang menentukan syarat, dia yang menilai, melelang, menyimpan. Akhirnya menjadi hakim atas diri sendiri,” tegas politikus Fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Soedeson menilai Kejaksaan sudah memiliki beban besar dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, termasuk menangani perkara pidana umum dan khusus.

Menurutnya, Kejaksaan juga memiliki peran sebagai penuntut umum serta terlibat dalam pemberantasan kejahatan terorganisir dan pemulihan keuangan negara.

Karena itu, Soedeson menilai pengelolaan aset hasil penyitaan dan perampasan lebih tepat dilakukan badan khusus dengan kewenangan serta mekanisme kerja yang jelas.

Ia mengatakan pemisahan fungsi tersebut dapat membuat Kejaksaan lebih fokus menjalankan tugas penegakan hukum, sementara pengelolaan aset ditangani lembaga dengan mandat khusus.

Baca Juga:  Habiburokhman Apresiasi Penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus Baru oleh Presiden Prabowo

“Negara ini membutuhkan Bapak-Bapak ini untuk bagaimana menjadi jaksa penuntut umum, untuk melawan kejahatan-kejahatan terorganisir, untuk memulihkan keuangan negara,” katanya.

Soedeson menambahkan pembentukan BPA melalui RUU Perampasan Aset harus sekaligus menjawab persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Menurutnya, pembenahan tata kelola diperlukan agar aset yang telah disita atau dirampas dapat memberikan manfaat bagi negara maupun pihak yang memiliki hak.

“Ini sebenarnya yang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Bagaimana ke depan agar harapan masyarakat terhadap penanganan aset-aset yang dirampas atau yang disita dalam rangka pengembalian pemulihan ekonomi kita supaya baik dan transparan,” pungkasnya.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB