Satuteks.com – Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan Selat Hormuz bukan merupakan panggung bagi kekuatan militer negara asing. Ia juga memperingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan aktivitas militer apa pun di jalur perairan sensitif tersebut.
Menurutnya, Iran bertindak sebagai kekuatan yang bertanggung jawab sekaligus penjamin keamanan utama di selat strategis tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan melalui akun media sosial pribadi miliknya pada Sabtu (4/7/2026).
“Selat Hormuz bukanlah panggung bagi kekuatan-kekuatan di luar kawasan untuk memamerkan kekuatan militer. Sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan penjamin keamanan di selat tersebut, Iran memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan yang sensitif ini,” kata Gharibabadi di platform X.
Gharibabadi melontarkan respons tersebut bersamaan dengan unggahan yang mengutip pernyataan bersama antara Inggris dan Prancis. Kedua negara Eropa itu dilaporkan sedang bersiap menempatkan pasukan keamanan tambahan di wilayah perairan Timur Tengah.
Inggris dan Prancis menyatakan kesiapan mereka untuk mengerahkan Misi Militer Multinasional yang lebih luas. Langkah ini diklaim oleh kedua negara bertujuan untuk mendukung kebebasan navigasi kapal-kapal dagang di Selat Hormuz.
Menanggapi rencana tersebut, Gharibabadi menyatakan kedaulatan dan keamanan penuh wilayah Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali negara-negara pesisir. Pihak luar dinilai tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan keamanan wilayah tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran militer asing justru berpotensi memicu ketegangan baru. Dampak buruk dari eskalasi konflik di jalur perdagangan internasional ini disebut akan merugikan banyak pihak.
“Mereka yang menciptakan krisis akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan nekat mereka. Ini adalah peringatan serius,” tegasnya.
Di sisi lain, situasi geopolitik kawasan sebenarnya mulai menunjukkan arah perdamaian lewat kesepakatan terbaru. Nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan dilaporkan sudah mulai berlaku sejak 18 Juni lalu.
Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kerja sama ini menjadi kerangka resmi untuk meredakan ketegangan diplomatik kedua negara.
Kesepakatan bilateral tersebut dirancang khusus sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik panjang. Berbagai persoalan yang selama ini menjadi sengketa antara Iran dan AS akan diselesaikan melalui jalur perundingan.
Cakupan kesepahaman mutakhir ini meliputi komitmen penghentian permusuhan dan pelonggaran sanksi ekonomi. Selain itu, poin penting lainnya mengatur tentang isu nuklir, pembukaan kembali akses penuh Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan kawasan yang lebih luas, tutup Gharibabadi.
Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.
❤ Beri Dukungan





