Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun Harus Tepat Sasaran

Satuteks.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Pemerintah pusat menjamin pendistribusian paket stimulus ekonomi Semester II Tahun 2026 berjalan efisien dan transparan.

Langkah tegas tersebut diperlukan agar kucuran dana jumbo senilai Rp26,34 triliun ini benar-benar membawa dampak konkret bagi masyarakat luas.

Ia sangat mengapresiasi kebijakan strategis Pemerintah dalam menggelontorkan dana bantuan demi membentengi pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun, menurutnya, kesuksesan dari regulasi keuangan ini sepenuhnya bertumpu pada ketepatan eksekusi riil di lapangan.

“Mulai dari akurasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, sampai pelaksanaan penyaluran bantuan atau pelaksanaan insentif agar sesuai timeline. Ini menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga pelaksana masing-masing program,” kata Cucun kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Terkait fungsi pengawasan parlemen, ia mengimbau seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memanfaatkan sistem basis data tunggal yang paling mutakhir.

Penggunaan data yang solid tersebut dinilai sangat krusial, terutama pada pembagian bantuan pangan pokok demi menghindari tumpang tindih anggaran.

Lebih lanjut, Cucun juga menuntut pihak eksekutif mempublikasikan laporan realisasi pemanfaatan stimulus finansial tersebut secara berkala.

Transparansi laporan ini dipandang penting guna memberikan ruang bagi publik dalam mengawal perputaran uang negara.

“Agar publik dapat menilai apakah anggaran Rp26,34 triliun ini benar-benar sampai ke kelompok sasaran,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa program jaring pengaman ini tidak hanya berfokus pada penyediaan pasokan pangan serta subsidi komoditas kedelai.

Menurutnya, Pemerintah turut meluncurkan program MagangHub yang menyasar 150 ribu lulusan perguruan tinggi, pelatihan kerja, hingga berbagai kelonggaran pajak sektor industri.

Cucun meyakini serangkaian agenda strategis tersebut bakal memicu efek domino yang positif bagi penyerapan tenaga kerja baru. Skema ini dinilai efektif untuk mendongkrak produktivitas sektor riil di tengah tantangan global.

“Stimulus itu menjadi contoh kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena tekanan ekonomi global, sekaligus membuka kesempatan lebih bagi penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan,” tuturnya.

Selain sektor formal, ia mengulas kebijakan insentif PPh final royalti sebesar 1,5% bagi para penulis di tanah air. Aturan tersebut dinilainya sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menyokong ekosistem ekonomi kreatif yang selama ini minim fasilitas fiskal.

Di sisi lain, kebijakan bea masuk 0% untuk komponen pesawat, bahan baku plastik, serta kelonggaran impor LPG dianggap sebagai langkah taktis pelindung korporasi domestik. Langkah berani itu diakuinya berisiko menggerus pendapatan kas negara dalam jangka pendek.

Cucun optimistis tata kelola anggaran yang akuntabel akan memperkuat daya beli masyarakat serta memperkokoh fondasi ekonomi nasional dari guncangan global.

“Meski ada potensi kehilangan pendapatan negara, Pemerintah berani mengambil risiko demi menopang pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan sebuah terobosan,” tegasnya.