DPR Amerika Serikat Selidiki Dugaan Korupsi FIFA dan Donald Trump

Satuteks.com – DPR Amerika Serikat mulai mengusut dugaan kasus korupsi yang menyeret organisasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Lembaga legislatif tersebut juga mendalami indikasi kesepakatan gelap atau quid pro quo antara badan sepak bola dunia itu dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Anggota Komite Kehakiman DPR AS dari Partai Demokrat, Jamie Raskin mengumumkan secara resmi langkah penyelidikan terhadap FIFA tersebut pada Selasa (28/7/2026).

“Praktik quid pro quo terbaru yang diatur oleh FIFA dan Presiden Trump bukanlah kejahatan tanpa korban,” tegas Jamie Raskin dalam surat resminya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.

Ia mengungkapkan, FIFA ditengarai sengaja memanfaatkan kedekatannya dengan Trump demi memperoleh keistimewaan hukum. Langkah tak etis tersebut dinilai bertujuan menghentikan pengusutan berbagai skandal korupsi besar yang melibatkan induk organisasi sepak bola itu.

Menurutnya, kedekatan politik tersebut juga dimanfaatkan FIFA untuk menerapkan kebijakan penetapan harga tiket Piala Dunia yang tergolong ilegal. Praktik obral tiket tersebut dinilai merugikan masyarakat melalui taktik penjualan yang curang dan manipulatif.

Ia menambahkan, tata kelola di bawah kepemimpinan Infantino disinyalir sengaja melemahkan sistem pengawasan etika internal. Langkah pembiaran ini dilakukan demi memuluskan hubungan personal organisasi tersebut dengan pihak Istana Kepresidenan AS.

Pemerintahan Trump juga disebut telah mengabaikan penegakan hukum antikorupsi di tubuh organisasi olahraga global tersebut.

Padahal, Departemen Kehakiman AS sebelumnya telah membongkar skandal suap hak siar media bernilai fantastis.

Raskin membeberkan, penelusuran awal pihak berwenang berhasil membongkar kasus suap dan komisi ilegal senilai lebih dari US$ 200 juta. Pembayaran dana gelap tersebut melibatkan jajaran terdakwa yang berasal dari 20 negara lebih.

Namun, ia menyayangkan keputusan pemerintahan Trump yang mendadak menghentikan proses hukum setelah memperoleh sejumlah vonis bersalah. Penghentian kasus ini dinilai membuat para pelaku penyuapan bisa melenggang bebas dari hukuman.

Penyelidikan DPR AS ini dipastikan bakal menyoroti pula skema penetapan harga dinamis serta penurunan kelas kursi secara mendadak. Praktik komersialisasi tiket Piala Dunia tersebut dinilai sangat merugikan para penggemar sepak bola.

Untuk mendalami kasus ini, Komite Kehakiman DPR AS meminta dokumen komunikasi serta bukti pemberian fasilitas khusus kepada pihak Trump. Pihaknya turut mendesak pimpinan FIFA untuk menyerahkan daftar tamu kantor New York yang bertempat di Trump Tower.

Sebagai informasi, istilah quid pro quo merujuk pada pertukaran imbalan atau keuntungan tertentu yang kerap berujung pada tindakan tidak etis maupun melanggar hukum.

Penyelidikan skandal pertukaran fasilitas ini dipastikan bakal menghadirkan pimpinan tertinggi organisasi sepak bola dunia secara langsung.

“Kami juga meminta Infantino untuk hadir langsung di hadapan Komite Kehakiman DPR AS guna dimintai keterangan,” tutup Raskin.