Iran Tegas Tolak Buka Selat Hormuz Sebelum AS Penuhi Tuntutan Syarat Damai

Satuteks.com – Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan penutupan jalur maritim Selat Hormuz masih berlaku ketat di tengah proses negosiasi rute baru.

Pemerintah Teheran menolak keras pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut sebelum Amerika Serikat memenuhi seluruh daftar syarat yang diajukan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi negosiasi bersama Oman terkait penetapan rute maritim baru di Selat Hormuz sudah memasuki tahap akhir.

“Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa Selat Hormuz dibuka kembali,” ujar Araghchi saat menjelaskan dinamika negosiasi tersebut di Teheran, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, penentuan jalur anyar ini murni berfokus pada ranah teknis dan hukum untuk menggantikan rute maritim tahun 1968.

Ia menilai akses perairan vital tersebut baru bisa diakses kembali setelah pihak lawan menyetujui seluruh ketentuan utama.

Kondisi geopolitik di kawasan tersebut dinilai makin rumit lantaran penutupan perairan telah mengubah fungsi rute komersial menjadi wilayah konfrontasi militer.

Kepala Keamanan Iran Mohammad Bagher Zolghadr memaparkan daftar penawaran damai mencakup penghentian agresi di Lebanon, Palestina, Yaman, hingga Irak.

Menurut data yang dihimpun, Teheran juga mendesak pencabutan blokade pelabuhan, penghapusan sanksi ekonomi, hingga pengembalian aset negara yang dibekukan.

Secara terpisah, Garda Revolusi Iran (IRGC) menekankan strategi pertahanan kawasan akan terus memblokir lalu lintas kapal sampai seluruh syarat dipenuhi lawan.

“Hingga musuh menerima semua syarat kami… selat ini kini sebenarnya merupakan medan perang bagi kami, bukan sekadar jalur perairan,” kata pernyataan resmi Garda Revolusi Iran, Minggu (9/8/2026).

Di sisi lain, Ketua Dewan Kebijakan Iran Ayatollah Sadegh Amoli Larijani menyatakan kedaulatan atas Selat Hormuz berada penuh di tangan Republik Islam Iran.

Ia menegaskan pihak redaksi dan pemerintah Teheran tidak akan pernah melunak dalam mempertahankan kendali navigasi perairan maritim tersebut.

“Kita tidak akan menyerah dalam keadaan apa pun, dan Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya,” tutup Larijani.

Perselisihan ini dipicu oleh aksi blokade efektif Iran sejak pertengahan Februari lalu usai serangan militer Amerika Serikat dan Israel menghantam wilayah mereka.

Otoritas Iran mulai membatasi transit kapal pada awal Maret, yang kemudian menggagalkan upaya gencatan senjata pada April lalu.

Aturan pembukaan perairan ini mempertegas porsi kesepakatan Juni, termasuk pembentukan dana rekonstruksi senilai US$300 miliar bagi ganti rugi Iran.

Merespons tekanan tersebut, Presiden AS Donald Trump mengaku santai mengamati krisis ekonomi serta tingkat inflasi tinggi yang dialami Teheran saat ini.