Satuteks.com – Puspoll Indonesia merilis hasil survei nasional terkait merosotnya rasa optimisme publik terhadap arah masa depan bangsa. Lembaga riset ini menilai tekanan situasi ekonomi menjadi faktor utama yang memicu penurunan keyakinan masyarakat tersebut.
Menurutnya, persentase kepuasan terhadap performa Presiden Prabowo Subianto sejatinya masih berada di level yang cukup tinggi.
Namun, ia menambahkan bahwa tren penurunan keyakinan masyarakat terhadap masa depan pemerintahan tetap terlihat jelas.
“Pertama, terkait dengan program kepuasan terkait dengan kinerja Pak Presiden sendiri, kepuasannya di angka 64,8% ya, atau menurun dibanding survei kita yang di bulan Agustus, awal Agustus 2025,” ujar Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin kepada wartawan di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
Chamad menjelaskan, tingkat kepuasan publik atas kinerja kepala negara kini menyentuh angka 64,8%. Data tersebut dilaporkan mengalami penurunan tipis jika dibandingkan dengan hasil survei Agustus 2025 yang bertengger di angka 67,7%.
Lebih lanjut, ia memaparkan kejatuhan yang cukup tajam justru terlihat pada indikator keyakinan masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Angka ekspektasi positif tersebut merosot dari 80,4% hingga menjadi 53,2% saja.
Sebaliknya, Chamad menyebut jumlah kelompok responden yang merasa sangsi atau tidak yakin melonjak drastis. Kelompok pesimistis ini tercatat merangkak naik dari angka 15,8% menjadi 43,1%.
Ia menguraikan bahwa lonjakan ketidakpastian ini berakar kuat dari beban ekonomi riil yang menghimpit warga. Berdasarkan data survei, sekitar 41,9% partisipan menegaskan bahwa lonjakan harga bahan pokok adalah masalah paling krusial.
Tidak hanya itu, ia juga membeberkan bahwa 74,1% masyarakat merasa sangat kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, sebanyak 42,1% publik menganggap harga pangan saat ini jauh lebih mahal daripada tahun lalu.
Puspoll Indonesia menilai beberapa agenda kerja seperti cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan proyek 3 juta rumah mendapat apresiasi bagus.
Kendati demikian, dua agenda besar yakni makan bergizi gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dianggap masih kedodoran.
Lembaga ini menganalisis bahwa pemaksaan eksekusi program masif tanpa persiapan matang rawan memicu masalah di lapangan.
Oleh sebab itu, tahapan uji coba dinilai sangat krusial demi mematangkan implementasi kebijakan strategis.
Chamad berpendapat pihak eksekutif hanya mempunyai ruang waktu yang sempit untuk membuktikan keberhasilan program mereka.
Momentum krusial untuk memamerkan hasil kerja nyata diproyeksikan berada pada rentang tahun 2027 sampai awal 2028 sebelum tensi politik 2029 memanas.
Ia pun menyentil polemik seputar program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membingungkan publik. Program tersebut disorot lantaran menerapkan pelatihan semi-militer bagi calon pengelola tanpa adanya sosialisasi fungsi yang jelas.
Jajak pendapat tatap muka ini digelar pada periode 18-26 Mei 2026 dengan menjaring aspirasi dari 2.400 responden. Riset ini menangkap dinamika persepsi masyarakat menjelang dua tahun masa bakti pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui rilis riset ini, pemerintah diharapkan segera berbenah dan mengevaluasi seluruh kebijakan prioritas. Langkah taktis tersebut dinilai mendesak agar himpitan ekonomi warga tidak mengarah pada krisis kepercayaan publik yang meluas.
“Jadi saya kira menjadi catatan bagi pemerintah ketika mengeksekusi program, pasti harus ada tahapan baik dari awal perencanaan, implementasi, dan mungkin ada pilot project. Jadi tidak harus hari itu juga dan harus masif dan massal,” tutup Chamad Hojin.
