DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan

- Editorial Team

Senin, 13 Juli 2026 - 13:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menilai pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset.

Menurutnya, penguatan tata kelola aset dibutuhkan agar pemulihan kerugian negara berjalan lebih optimal.

Menurutnya, badan khusus tersebut dapat memperkuat pengelolaan aset sejak tahap awal penyitaan sehingga proses pemulihan aset memiliki dasar penilaian yang jelas.

“Kita tahu bahwa setelah harta korupsi atau aset yang diduga hasil tindak pidana disita, itu diurus oleh pihak kejaksaan. Apa yang akhirnya sampai ke badan lelang juga sebenarnya sudah melalui proses yang diatur sejak awal. Karena itu, saya melihat penting adanya badan khusus pengelolaan aset dari perampasan atau pemulihan aset,” ujar Nyoman dalam RDPU di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ia menyampaikan usulan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Senat Mahasiswa UIN yang membahas masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Baca Juga:  Legislator Minta Kampanye LGBTQ di Media Sosial Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Menurut Nyoman, badan khusus itu idealnya tidak hanya mengelola aset yang telah disita, tetapi juga memiliki tim appraisal untuk menilai aset sejak awal penyitaan.

Ia menilai penilaian sejak tahap awal akan menjadi acuan selama proses hukum berlangsung hingga aset memasuki tahapan pelelangan.

“Di dalamnya sudah berisi tim appraisal. Jadi sejak awal berapa aset yang disita itu sudah ditentukan nilainya, bukan ditentukan di akhir. Memang ketika disita sejak awal, jumlah aset itu sudah ditentukan nilainya, sehingga ketika di akhir kita sudah punya gambaran aset itu jumlahnya segitu,” jelasnya.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, mekanisme tersebut juga dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset sekaligus memberi kepastian mengenai nilai aset yang berhasil diamankan negara.

Baca Juga:  Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun Harus Tepat Sasaran

Ia menambahkan, nilai aset yang telah ditetapkan sejak awal juga dapat menjadi dasar untuk mengukur efektivitas pemulihan kerugian negara secara lebih objektif.

Sebagai konteks, Nyoman turut menyoroti masih lebarnya selisih antara nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan hasil lelang aset rampasan yang selama ini diperoleh negara.

“Kerugiannya dikatakan besar, tetapi hasil lelang asetnya jangankan setengah, bahkan sempat sepersepuluh. Itu yang sering terjadi. Pelakunya terbukti, tetapi target aset yang bisa dikumpulkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan,” pungkas Nyoman.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB