RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

- Editorial Team

Senin, 13 Juli 2026 - 13:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka. (Dok. F-Gerindra)

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka. (Dok. F-Gerindra)

Satuteks.com – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Ia mengatakan pembahasan regulasi itu dilakukan secara hati-hati agar tetap melindungi kepastian hukum.

Menurutnya, Komisi III DPR memusatkan pembahasan pada upaya menutup potensi penyalahgunaan kewenangan dengan menghimpun berbagai masukan dari banyak kalangan.

“Jangan sampai aturan perampasan aset ini membuka peluang abuse of power. Karena nantinya undang-undang akan berada di tangan APH (Aparat Penegak Hukum). APH yang akan menjalankannya di lapangan,” kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:  DPR Dorong Percepatan Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Martin menjelaskan, pengawasan menjadi unsur penting agar pelaksanaan RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan setelah berlaku.

Menurutnya, mekanisme pengawasan perlu diperkuat sehingga aset yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana tidak ikut menjadi sasaran penyitaan.

“Kami juga memikirkan bagaimana agar aset-aset yang tidak berkaitan, justru nanti (malah) disita. Itulah tadi yang bisa terjadi kalau penyalahgunaan wewenang itu muncul,” tutur dia.

Meski demikian, Martin menegaskan Komisi III DPR tetap mendukung penyitaan terhadap aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana korupsi.

Ia menilai, pembentukan RUU Perampasan Aset perlu segera direalisasikan karena menjadi salah satu harapan masyarakat dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

“Karena memang masyarakat menunggu itu. Cuma sekali lagi yang kami tekankan, kita tentu terus berupaya untuk menutup peluang untuk adanya penyalah gunaan wewenang dari APH sebagai pelaksana undang-undang ini,” pungkas Martin.

Baca Juga:  Charles Honoris Minta Pemerintah Perjelas Status Nakes Honorer

Pembahasan tersebut disampaikan Martin saat mengikuti lanjutan RDPU Komisi III DPR RI bersama Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB