Legislator Soroti Tingginya Backlog Anggaran Kementerian PU Tahun 2027

Satuteks.com – Komisi V DPR RI mengkritik keras tingginya defisit atau backlog anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027.

Defisit anggaran tersebut dinilai mengancam pencapaian target kinerja institusi karena banyak program yang berpotensi tidak berjalan.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, kekurangan dana yang membengkak dibandingkan pagu indikatif menimbulkan kekhawatiran besar bagi parlemen.

Ia menyebut situasi ini membuat persentase target rencana kinerja di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal (Irjen), hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi nol.

“Memang kita ini berkait dengan anggaran yang telah dipaparkan banyak kekurangan. Masih backlog-nya cukup banyak dibandingkan dengan pagu indikatif yang ada. Kita memang ada kekhawatiran manakala alokasi di anggaran ini tidak bisa tercukupi, karena banyak kinerja prosentase target yang direncanakan itu nol, baik yang ada di Sekretariat Jenderal, Irjen maupun juga dari BKPSDM,” ungkap Haryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian PU di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut menilai, ketiadaan dana pada fungsi pengawasan internal sangat berisiko bagi kementerian.

Kebijakan mengosongkan pos anggaran ini dianggap berbahaya karena melemahkan sistem pencegahan dini dari dalam lembaga.

Haryanto memaparkan bahwa ketiadaan biaya operasional untuk Irjen dapat memicu lonjakan kasus atau temuan negatif saat audit eksternal dilakukan.

Tanpa adanya pengawasan internal yang kuat, penyimpangan anggaran disebutnya akan lebih mudah terjadi.

“Justru yang saya khawatir itu adalah di pengawasan, karena alokasi anggaran ini nol. Kalau (anggaran) nol pada garda depan dalam rangka mengatasi agar tidak terjadi temuan BPK. Setiap tahun ada temuan BPK di garda terdepan dan Inspektur Jenderal. Kalau anggarannya nol, akan terjadi temuan-temuan BPK. Karena sebelumnya tidak ada antisipasi, tidak ada pengawasan dari dalam. Itu yang perlu kita perhatikan,” tegasnya.

Persoalan lain yang disorot oleh Haryanto adalah nasib kelanjutan operasional pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian.

Ia mempertanyakan masa depan seribuan mahasiswa vokasi yang hingga kini belum memiliki kepastian dana akibat backlog tersebut.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, nasib ribuan mahasiswa politeknik di bawah naungan BKPSDM terancam telantar jika kementerian tidak menyiapkan langkah darurat. Ia mendesak pihak kementerian segera merumuskan solusi konkret agar kegiatan akademik tidak lumpuh.

“Kemudian yang BKPSDM, ini kami melihat, karena belum tertampung dengan alokasi anggaran karena masih backlog, ini kan ada khususnya adalah ada pendidikan vokasi. Ada 1.731 mahasiswa politeknik. Ini antisipasi bagaimana nanti kalau misalnya tidak teralokasi anggaran?” ujarnya.

Sebagai informasi, kritik dan evaluasi tajam ini disampaikan dalam agenda resmi kedewanan yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode tahun 2027. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada akhir sesi, Haryanto menyatakan bahwa parlemen pada dasarnya siap mengawal dan memperjuangkan pemenuhan sisa anggaran yang dibutuhkan. Namun, ia menegaskan pihak kementerian wajib menyertakan rencana mitigasi risiko yang matang dan jelas.

“Oleh karena itu, kita pada dasarnya dari Komisi V ini sangat mendorong sekali terkait dengan penambahan alokasi anggaran yang backlog itu mudah-mudahan nanti bisa tercukupi. Karena terkait dengan pendidikan, ini kan harus bisa tercukupi. Kalau mahasiswa jumlahnya cukup besar, tidak ada alokasi anggaran, tentunya tidak bisa dilaksanakan,” tutup Haryanto.