Ojol Harus Diakui Sebagai Moda Transportasi Publik dalam Undang-undang

- Editorial Team

Jumat, 3 Juli 2026 - 17:59 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol sedang menunggu penumpang di Jakarta. (AI)

Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol sedang menunggu penumpang di Jakarta. (AI)

Satuteks.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendorong ojek online (ojol) roda dua diakui sebagai moda transportasi publik resmi.

Hal itu guna memberikan kepastian hukum terhadap layanan yang sudah menopang mobilitas masyarakat.

Menurutnya, pengakuan hukum tersebut sangat mendesak karena sepeda motor hingga kini belum tercatat sebagai moda transportasi publik. Desakan perubahan regulasi ini disebutnya sebagai respons atas aspirasi yang sudah lama berkembang.

“Padahal tuntutan itu sudah muncul hampir 15 tahun. Karena itu beberapa substansi terkait dimensi transportasi publik akan kami atur dalam revisi undang-undang,” kata Huda dalam kegiatan Forum Dialektika di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Huda menilai legalitas tersebut menjadi fondasi utama untuk membangun ekosistem transportasi online yang jauh lebih tertata. Regulasi baru ini diklaim bakal menguntungkan semua pihak, mulai dari pengemudi, aplikator, hingga masyarakat konsumen.

Baca Juga:  Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Sahroni: Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum

Ia menegaskan, fokus utama perubahan aturan ini terletak pada penguatan aspek transportasi nasional. Status hukum kendaraan roda dua berbasis aplikasi akan diintegrasikan langsung ke dalam sistem transportasi publik.

Namun, ia memberikan catatan bahwa penataan ini tidak akan menyentuh area ketenagakerjaan. Urusan internal antara pengemudi dan aplikator tersebut dipastikan berada di luar kewenangan Komisi V.

“Sedangkan terkait hubungan ketenagakerjaan tentu bukan ranah kami. Itu tidak akan menjadi bagian dari substansi yang kami masukkan dalam revisi undang-undang ini,” tegasnya.

Huda menambahkan, payung hukum untuk ojol roda dua ini nantinya bersifat permanen, bukan aturan sementara. Aturan komprehensif tersebut sengaja dirancang agar ekosistem digital ini memiliki landasan hukum yang kokoh.

Sebagai langkah konkret, Komisi V DPR RI telah memasukkan inisiasi pengaturan ini ke dalam agenda pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Baca Juga:  Nurul Arifin Sebut Rencana Pembentukan Kodam Baru Telah Disepakati Bersama Pemerintah

Saat ini, tim internal Dewan sedang menyusun naskah akademik sebagai dasar utama pembahasan undang-undang tersebut.

Agenda revisi ini sendiri sudah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Langkah legislasi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab parlemen terhadap perkembangan teknologi transportasi modern.

“Semangat saya pribadi dan teman-teman di Komisi V adalah menciptakan ekosistem transportasi online yang terbaik. Mau tidak mau memang diperlukan regulasi permanen dalam bentuk undang-undang. Dan ini sedang kami inisiasi. Sudah masuk Prolegnas,” pungkas Huda.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB