Penyidikan Dugaan Korupsi DMO Batu Bara Harus Diusut Menyeluruh

- Editorial Team

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:21 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto. (Istimewa)

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto. (Istimewa)

Satuteks.com – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menaikkan penanganan dugaan korupsi skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara ke tahap penyidikan. Proses penyidikan tersebut telah dimulai sejak 4 Juli 2026.

Bambang menilai, perkara itu perlu diusut secara menyeluruh karena dugaan penyimpangan tata kelola pasokan batu bara berpotensi memengaruhi keberlangsungan sistem kelistrikan nasional.

“Pengusutan perkara ini harus dilakukan secara komprehensif. Selain menggunakan instrumen dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik dapat mengembangkan penerapan ketentuan hukum lain apabila ditemukan hubungan sebab akibat antara manipulasi pasokan batu bara dengan terganggunya pelayanan publik maupun operasional objek vital nasional,” kata Bambang.

Menurutnya, penyidik tidak cukup hanya menelusuri dugaan kerugian negara dalam perspektif tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan, dampak terhadap pelayanan publik dan operasional infrastruktur vital juga perlu didalami selama proses penyidikan.

Baca Juga:  Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU

Bambang menjelaskan, sejumlah ketentuan hukum lain dapat dikaji apabila ditemukan unsur pidana tambahan.

Menurutnya, penyidik bisa mendalami dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan KUHP, termasuk perbuatan yang membahayakan keselamatan umum, mengganggu pelayanan publik, pemalsuan dokumen, penipuan, hingga dugaan manipulasi spesifikasi batu bara.

Selain itu, ia menambahkan, kemungkinan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga dapat ditelusuri apabila ditemukan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil tindak pidana. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas ruang pembuktian dalam perkara.

Menurut Bambang, pola penyidikan sebaiknya tidak berhenti pada penelusuran aliran dana semata. Pendekatan yang lebih luas dinilai diperlukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari dugaan penyimpangan tersebut.

“Pendekatan yang digunakan sebaiknya tidak hanya follow the money, tetapi juga follow the disruption, yakni menelusuri bagaimana penyimpangan tersebut bertransformasi menjadi gangguan sistemik terhadap pasokan listrik nasional,” ujarnya.

Baca Juga:  Legislator Minta Proses Hukum Dugaan Korupsi Batu Bara PLN Tak Dihalangi

Lebih lanjut, Bambang menyebut sistem kelistrikan nasional merupakan bagian dari infrastruktur kritis yang menopang berbagai sektor strategis.

Menurutnya, layanan kesehatan, telekomunikasi, transportasi, sistem pembayaran digital, industri, pertahanan, hingga pelayanan pemerintahan bergantung pada keberlangsungan pasokan listrik.

Karena itu, ia menilai dugaan korupsi yang berdampak terhadap pasokan energi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi.

Perkara tersebut juga disebut memiliki implikasi terhadap keamanan ekonomi dan ketahanan infrastruktur strategis nasional.

“Apabila korupsi mengakibatkan blackout yang meluas, maka dampaknya setara dengan serangan terhadap infrastruktur strategis negara meskipun dilakukan melalui modus penyimpangan tata kelola, bukan sabotase fisik. Hal ini harus diungkap agar tidak kembali terjadi di masa mendatang,” tegas Bambang.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB