Pemerintah Harus Prioritaskan Masalah Pertanahan demi Ketahanan Pangan

- Editorial Team

Kamis, 9 Juli 2026 - 22:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendesak pemerintah agar memprioritaskan penyelesaian masalah pertanahan di Indonesia. Langkah ini dinilai sangat krusial demi mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

Ia menegaskan, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan pondasi utama untuk menyukseskan berbagai program pembangunan.

“Memang di beragam tempat masalah tanah ini memang seringkali mencuat. Karena itulah Komisi II juga memandang bahwa persoalan tanah itu ke depan harus jadi prioritas paling utama,” ujar Ahmad Heryawan.

Pria yang akrab disapa Aher ini menyoroti banyaknya bidang tanah di tanah air yang hingga kini belum terdaftar secara resmi.

Menurutnya, minimnya kepemilikan sertifikat resmi berpotensi menghambat optimalisasi berbagai program strategis pemerintah.

Ia juga mengungkapkan, sekitar 30% bidang tanah di Indonesia tercatat belum menyelesaikan proses sertifikasi.

Angka tersebut diperkirakan ia mencakup area seluas puluhan juta hektare di seluruh penjuru negeri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi upaya akselerasi penataan agraria yang telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo hingga era Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, percepatan penataan tanah dinilai Komisi II tetap harus didorong lebih maksimal lewat alokasi anggaran yang memadai.

Menurut politisi tersebut, kejelasan legalitas hukum atas tanah nantinya akan memberikan efek domino positif bagi perekonomian rakyat.

“Oleh karena itu kita dorong supaya penataan tanah itu menjadi bagian penting untuk segera diselesaikan. Dengan segala cara, anggarannya pun harus diprioritaskan. Mengapa? Karena kejelasan hukum tentang tanah itu nanti akan berdampak pada beragam dampak yang sangat kuat, yang juga ujungnya pada ekonomi dan kesejahteraan,” pungkas Ahmad.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Jakarta di Pasar Tiongkok
Kemenpora Gandeng Pemprov DKI Jakarta Sukseskan Wirasena Youth Camp 2026 dan Indonesia Youth Summit 2026
Dana BOS Tak Boleh Seragam, Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Daerah dan Jenis Sekolah
DPR Tegaskan Tak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang
DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan
Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Legislator: Polri dan Kejaksaan Solid Tangani Dugaan Korupsi Batu Bara
Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Sahroni: Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum
Tag :

Baca Juga

Selasa, 14 Juli 2026 - 06:02 WIB

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Jakarta di Pasar Tiongkok

Senin, 13 Juli 2026 - 14:03 WIB

Kemenpora Gandeng Pemprov DKI Jakarta Sukseskan Wirasena Youth Camp 2026 dan Indonesia Youth Summit 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 13:55 WIB

Dana BOS Tak Boleh Seragam, Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Daerah dan Jenis Sekolah

Senin, 13 Juli 2026 - 13:36 WIB

DPR Tegaskan Tak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset

Senin, 13 Juli 2026 - 13:31 WIB

RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Berita Terbaru

Ilustrasi phising. (Foto: Pexels)

Teknologi

Mengenal Apa itu Phishing dan Cara Ampuh Menghindari Link Palsu

Selasa, 14 Jul 2026 - 06:10 WIB

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini. (Dok. Kemenpar)

Nasional

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Jakarta di Pasar Tiongkok

Selasa, 14 Jul 2026 - 06:02 WIB