Komisi V DPR Minta Pembangunan Pesisir Ibu Kota Lindungi Nelayan dan Lingkungan

- Editorial Team

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7/2026). (Dok. DPR RI)

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7/2026). (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Komisi V DPR RI meminta pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) tidak hanya berfokus pada infrastruktur.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, kelestarian lingkungan serta perlindungan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek.

Menurutnya, pembangunan pesisir berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Hal itu dia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7/2026).

“Kami harap pembangunan ini sesuai dengan perencanaan, standar kualitas bangunan, tidak merusak lingkungan, sinkronisasi DAS hulu-hilir, optimalisasi peran masyarakat khususnya nelayan, dan ganti untung tanah masyarakat bila ada lahan masyarakat yang akan digunakan dengan melakukan pendekatan yang persuasif,” tegas Lasarus.

Baca Juga:  Wacana TNI Awasi Pajak Tuai Kritik, Legislator: Jangan Timbulkan Kesan Intimidatif bagi Masyarakat

Menurutnya, Komisi V DPR RI juga ingin memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan pembangunan terpadu pesisir yang masuk dalam Prioritas Utama Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa pada RPJMN 2025–2029.

Ia menjelaskan, program tersebut mencakup penataan kawasan pantai, perlindungan wilayah pesisir dari banjir rob dan abrasi, serta penataan daerah aliran sungai (DAS).

Selain itu, menurut Lasarus, program tersebut juga meliputi peningkatan sanitasi, perluasan sistem penyediaan air bersih, pemulihan lingkungan, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru di Teluk Jakarta.

Pembangunan yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga dinilai harus memperhatikan berbagai aspek agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan, kata Lasarus.

Ia menilai, pembangunan kawasan pesisir tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ancaman banjir rob di pantai utara Pulau Jawa.

Baca Juga:  Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Sahroni: Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum

Menurutnya, keseimbangan lingkungan dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang terdampak juga harus tetap dijaga selama proyek berlangsung.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Lasarus mengatakan Komisi V akan terus memantau pelaksanaan pembangunan tersebut dan membahas hasil peninjauan lapangan bersama kementerian serta lembaga mitra kerja.

“Seluruh hasil peninjauan lapangan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi bersama kementerian dan lembaga mitra kerja sebagai dasar penyusunan tindak lanjut pengawasan DPR RI,” tutup Lasarus.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB