Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

- Editorial Team

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz. (Dok. DPR RI)

Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi dalam memperluas akses telekomunikasi di Jawa Barat.

Ia menilai fokus pembangunan kini perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan internet yang diterima masyarakat.

Mahfudz mengatakan, perluasan jaringan digital di Jawa Barat sudah menunjukkan hasil yang positif, tetapi masih ada sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian agar layanan telekomunikasi dapat dinikmati secara optimal.

Hal itu dia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengenai optimalisasi infrastruktur digital BAKTI Komdigi untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah di Bekasi, Jumat (10/7/2026).

“Di Jawa Barat sebagian besar kebutuhan konektivitas sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi perlu kita berikan kepada BAKTI Komdigi karena pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan internet, telekomunikasi, dan informasi,” kata Mahfudz.

Menurut bahan pemaparan yang diterima Komisi I DPR RI, jaringan 4G telah mencakup sekitar 97,79% wilayah Jawa Barat dan menjangkau 99,98% populasi.

Data tersebut juga menunjukkan sebanyak 5.873 dari total 5.957 desa di Jawa Barat telah memperoleh cakupan jaringan 4G secara penuh.

Meski demikian, Mahfudz menilai masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati layanan telekomunikasi secara optimal sehingga kualitas jaringan dinilai perlu terus diperbaiki.

“Ada daerah termarginalkan yang letaknya tidak terlalu jauh dari perkotaan, bahkan dari Jakarta, tetapi masih terdapat titik-titik yang blank. Seperti di daerah Pandeglang, saya kira ini juga perlu mendapat perhatian khusus,” katanya.

Politisi Fraksi PKS itu mendorong pemerintah melakukan pemetaan yang lebih rinci terhadap wilayah tanpa sinyal maupun daerah dengan kualitas jaringan yang masih rendah agar anggaran pembangunan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Menurut data pemaparan yang diterima Komisi I DPR RI, tantangan konektivitas di Jawa Barat kini bergeser dari perluasan cakupan menuju peningkatan kualitas layanan, karena dari 1.316 titik layanan yang diukur pada Juni 2026 masih terdapat 5% titik dengan kapasitas di bawah 10 Mbps dan mayoritas berada di fasilitas pendidikan serta kantor pemerintahan.

“Anggarannya perlu ditingkatkan dan kerjanya juga perlu dimaksimalkan. Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” pungkas Mahfudz.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Baca Juga

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Baca Juga

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Selasa, 8 September 2026 - 01:02 WIB

Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU

Berita Terbaru

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. (Dok. Setpres)

Internasional

PM Singapura Sumbangkan Kenaikan Gaji untuk Amal Selama 5 Tahun

Rabu, 9 Sep 2026 - 04:52 WIB