Banggar DPR Sepakati Anggaran Sekolah Swasta Gratis Masuk RAPBN 2027

- Editorial Team

Selasa, 30 Juni 2026 - 08:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. DPR RI)

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Badan Anggaran DPR RI resmi menyepakati perluasan program sekolah gratis untuk lembaga swasta dalam RAPBN 2027. Langkah ini diambil guna mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, kesepakatan tersebut bakal segera dikonkretkan setelah Nota Keuangan disampaikan oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai krusial agar tidak sekadar menjadi catatan pasif di laporan panitia kerja.

“Kalau memang ada kesepakatan Banggar dengan pemerintah, nanti pada pembahasan setelah nota kita akan konkritkan antara Banggar, komisi terkait, dan mitranya masing-masing,” ujar Said kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Badan Anggaran di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Said menambahkan, skema perluasan sekolah bebas biaya ini harus dijalankan agar tidak memicu kesulitan operasional di lapangan. Namun, ia mengakui sumber pendanaan konkret untuk membiayai beban baru tersebut masih dicari formula tepatnya.

Baca Juga:  Habiburokhman Apresiasi Penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus Baru oleh Presiden Prabowo

Beban finansial baru yang dihadapi negara disebut Said tidak mungkin rampung diselesaikan dalam waktu semalam. Oleh karena itu, Panja Belanja Pemerintah Pusat menyepakati eksekusi putusan dilakukan secara bertahap.

Menurut laporan Panja, penerapan aturan wajib memperhatikan prinsip keadilan serta kualitas layanan edukasi. Faktor keberlanjutan fiskal nasional maupun daerah juga dipastikan menjadi acuan utama.

Panja juga menegaskan kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945 harus masuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2027. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun turut didorong melalui penguatan program BOSP, PIP, hingga Beasiswa ADEM.

Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah juga didorong untuk melanjutkan penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) disebut Panja tetap menjadi prioritas penyaluran.

Baca Juga:  Komisi XI DPR Dorong Bea Cukai Jawa Timur Gali Potensi Penerimaan Negara Selain Cukai Tembakau

Selama ini, program pendidikan bebas biaya dari negara hanya identik dinikmati oleh sekolah negeri. Jutaan siswa SD dan SMP swasta dinilai belum mendapatkan hak serupa sebelum adanya ketetapan hukum dari MK.

Keputusan memperluas cakupan jaminan ini ditegaskan Said harus segera diimplementasikan dengan aksi nyata.

“Gratis itu jangan hanya untuk negeri, untuk swasta juga. Karena itu harus juga dilakukan action, kalau enggak kan kerepotan,” pungkas Said.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla
Tag :

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB