Kemenag Meminta Pengusaha Katering Pernikahan Urus Sertifikasi Halal

Satuteks.com – Kementerian Agama meminta pelaku usaha katering pernikahan yang belum bersertifikasi halal untuk segera memenuhi kewajiban hukum tersebut.

Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendongkrak daya saing industri jasa boga nasional.

Direktur Jaminan Produk Halal M. Fuad Nasar menjelaskan, sertifikat resmi tersebut memberikan jaminan keamanan konsumsi yang mutlak bagi publik.

Menurutnya, pemenuhan standarisasi ini mendesak dilakukan oleh para pengusaha katering pesta demi memperluas jangkauan pasar mereka.

“Kementerian Agama mengimbau pelaku usaha katering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga,” ujar Fuad di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2026).

Fuad menegaskan, lini bisnis katering pesta wajib mengantongi sertifikat resmi untuk kategori produk makanan serta minuman.

Pendaftaran reguler disebutnya dapat disesuaikan dengan skala operasional yang dimiliki tiap-tiap pelaku usaha.

Pengusaha jasa boga diwajibkan menyiapkan dokumen legalitas, identitas pemilik, hingga berkas teknis produksi secara transparan.

Berkas tersebut menurut penjelasannya mencakup daftar menu, bukti kehalalan bahan baku, hingga sistem distribusi hidangan ke lokasi acara.

Kemudahan pengajuan izin kini dapat diakses secara digital melalui platform SiHALAL bentukan BPJPH.

Proses pemeriksaan lapangan nantinya dilaporkan akan diserahkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal yang menjadi mitra resmi pemerintah.

Pemeriksaan ketat oleh auditor mencakup higienitas dapur, gudang penyimpanan, alat memasak, sampai metode pencucian fasilitas boga.

Audit menyeluruh ini dinilai efektif meminimalkan risiko kontaminasi dari unsur-unsur yang tidak halal.

Komisi Fatwa MUI memegang wewenang penuh dalam menetapkan status kehalalan produk setelah proses audit selesai.

Berdasarkan fatwa tersebut, ia menyebut BPJPH segera menerbitkan sertifikat resmi dengan skema tarif PNBP yang sangat terjangkau.

“Kami mengimbau khusus kepada pelaku usaha katering pesta pernikahan agar menggunakan pemasok daging, ayam, bumbu, saus, dan bahan olahan yang telah memiliki bukti kehalalan. Begitu pula peralatan, kendaraan pengangkut makanan, dan perlengkapan penyajian harus selalu terjamin kehalalannya serta memenuhi standar higienitas sesuai prinsip halalan thayyiban,” ujar Fuad.

Pelaku usaha katering pernikahan ini dikategorikan sebagai bagian strategis dari ekosistem industri halal skala mikro.

Imbauan ini digaungkan olehnya di sela agenda Nikah Fest 2026 dan Islamic Wedding Expo yang dibuka oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii.

Acara yang berlangsung pada 27–28 Juni 2026 tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Agenda ini dirancang khusus untuk membangun kolaborasi profesional menuju penguatan ketahanan keluarga sakinah dalam rangkaian Peaceful Muharam 1448 Hijriah.